Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 310
Gugatan belum dapat diserahkan kepada MK sebab tidak memenuhi syarat administratif.
"Gugatan sudah ada, tapi karena belum ada nomor, tentu sesuai mekanisme persidangan di MK,
dikhawatirkan kami di NO (ditolak karena cacat formil)," jelas Said, kemarin.
Setelah gagal menyerahkan gugatan ketika unjuk rasa, buruh akhirnya menyerahkan gugatan
pada Selasa (3/11/2020) ini, seiring telah diundangkannya omnibus law menjadi UU Nomor 11
Tahun 2020.
"Pendaftaran gugatan JR (judicial review) UU Cipta Kerja Nomor 11/2020 sudah resmi tadi pagi
di daftarkan ke MK di bagian penerimaan berkas perkara," ujar Said, Selasa pagi.
Meski tidak mengajukan judicial review saat unjuk rasa kemarin, perwakilan buruh tetap
menemui perwakilan MK di Gedung MK untuk menyerahkan pernyataan sikap.
Perwakilan buruh menyerahkan pernyataan sikap kepada Sekretaris Jenderal MK, M Guntur
Hamzah.
Dalam pernyataan sikap tersebut, buruh meminta MK tak hanya mempertimbangkan hal-hal
yang bersifat formal dalam judicial review UU Cipta Kerja nanti.
"Hal formalistik bisa jadi acuan, tapi konstitusi tidak tertulis dalam hal ini aspirasi masyarakat
dan hak-hak konstitusional yang merugikan buruh juga harus dipertimbangkan," kata Said.
Said mencontohkan, penghapusan upah minimum sektoral kabupaten (UMSK) secara formal
merupakan hal yang dapat diterima.
Namun, harus dipertimbangkan hak-hak buruh yang dilanggar apabila UMSK dihapuskan.
"Dengan hilangnya UMSK maka hak konstitusional buruh yang bekerja di industri lebih baik
hilang. Buruh pabrik kerupuk masak upah minimumnya sama dengan pabrik mobil. Itu namanya
hak konstitusional dirugikan," jelasnya.
Pada saat aksi, buruh menyatakan, jika omnibus law tidak dicabut dan upah minimum pada 2021
tidak ditingkatkan, buruh siap melakukan mogok kerja nasional.
"Bilamana pemerintah tetap tidak naikkan upah minimum secara mayoritas 2021 dan tidak
membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja, maka saya sampaikan sekeras-kerasnya serukan
mogok kerja nasional akan kami lakukan di seluruh Indonesia," ujar Said.
Mogok kerja ini sendiri dapat berdampak bagi lumpuhnya produksi secara nasional.
Mogok nasional hanya akan ditempuh apabila upaya konstitusional lain yang telah dilakukan
tidak membuahkan hasil.
Upaya awal yang akan dilakukan buruh adalah melakukan perundingan terkait upah di tingkat
pabrik.
Apabila selama dua minggu perundingan tak kunjung mencapai kesepakatan, maka ditetapkan
terjadi deadlock.
Jika memang didapati deadlock, maka pimpinan-pimpinan di tingkat perusahaan seluruh
Indonesia, diminta membuat surat pemberitahuan mogok kerja nasional.
Usai menemui perwakilan MK, buruh memutuskan untuk balik kanan sekitar pukul 15.40 WIB.
Mereka bubar dengan tertib tanpa bentrokan.
"Saya akhiri aksi kami hari ini, ikuti aparat keamanan, arahkan pulang," ujar Said Iqbal.
309
