Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 313
DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kenaikan UMP ini jangan dipaksakan. Sebab,
akan menimbulkan rasionalisasi dari pengusaha.
"Jika rasionalisasi dari pengusaha semakin ketat, maka untuk mengurangi beban cash flow akan
ada PHK," katanya dalam Market Review IDX Channel, Selasa (3/11/2020).
Ia mencontohkan, misalnya saja UMP di Jawa Tengah dipukul rata naik 3%. Lalu bagaimana
nasib usaha yang selama ini terdampak pandemi Covid-19. Contohnya saja, hotel, restoran,
transportasi dan kafe.
"Apakah mereka mampu bayar jika menaikkan UMP karyawannya?" tanya Sarman.
Namun, ia menuturkan, jika ingin melakukan kenaikan UMP harus seperti yang dilakukan oleh
Pemprov DKI dengan menerapkan kebijakan asimetris. Artinya, kenaikan UMP itu bisa dilakukan
pada usaha yang tidak terdampak, misalnya saja seperti sektor kesehatan dan juga
telekomunikasi.
"Kenaikan UMP bisa dilakukan bagi yang tidak terdampak pandemi, namun tetap harus dikawal
oleh Kementerian Tenaga kerja agar tidak menimbulkan gejolak nantinya," tandas Sarman.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, memastikan tak ada kenaikan
upah minimum di tahun depan, baik UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK). Hal
itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19. (Alasan pemerintah tidak menaikkan upah minimum
2021 karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam masa pemulihan. Menurut pemerintah,
kenaikan upah tahun 2021 justru akan memberatkan dunia usaha.
(uka).
312
