Page 315 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 315
''Apakah nanti mengikuti edaran Menaker atau PP Nomor 78 Tahun 2015, tentunya berdasarkan
hasil rapat,'' kata pria yang juga Sekda Jepara itu kepada awak media, Senin (2/11).
Sementara itu, Kepala Seksi Hubungan Kerja dan Industri pada Dinas Koperasi UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Jepara, Hidayat mengamini, jika usulan UMK 2021
untuk Jepara memang tengah disiapkan. Namun terkait besaran nominalnya belum bisa
dipastikan.
"Yang pasti untuk UMK 2021 kami akan mengajukan. Tapi saat ini belum diperhitungkan. Jadi
rencana kenaikannya belum tahu," jelasnya.
Diketahui, ada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan yang menyampaikan tidak ada kenaikan
upah minimum 2021 karena pandemi Covid-19. Sementara keputusan Gubernur Jawa Tengah
masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
Hidayat menyatakan bahwa kedua aturan itu akan dibahas dalam rapat. Pasalnya pihaknya tidak
bisa memutuskannya sendiri.
"Belum tahu nanti pekembangannya seperti apa. Karena sampai saat ini masih dinamis,"
paparnya Ditambahkan, prosedur perancangan dan pengajuan UMK 2021 masih sama dengan
tahun lalu. Semua keputusan akan dilakukan rapat bersama untuk mencari solusi terbaik dalam
penetapan upah minimum. UMK Jepara pada 2020 yakni sebesar Rp2,04 juta. Jumlah ini naik
sebesar 8,51 persen dari UMK 2019 sebesar Rp1,8 juta.
Reporter: Ahmad Muharror Editor: Flora L.Y. Barus.
314
