Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 320
Judul Daftar Provinsi yang Naikkan UMP 2021
Nama Media viva.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1318260-daftar-provinsi-yang-
naikkan-ump-2021
Jurnalis Raden Jihad Akbar
Tanggal 2020-11-03 12:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah telah memutuskan, upah minimum pada 2021 tidak
mengalami kenaikan. Artinya, upah minimum pada 2021 akan sama dengan upah minimum yang
berlaku tahun ini alias tidak mengalami kenaikan atau penurunan. Namun keputusan Ida
Fauziyah tersebut tak serta merta diikuti oleh sejumlah kepala daerah di Tanah Air. Setidaknya,
ada lima kepala daerah, termasuk Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang berbeda sikap
dengan Menaker soal UMP. Mereka tetap menaikkan UMP di wilayah masing-masing, walau
kenaikannya masih di bawah 6 persen.
DAFTAR PROVINSI YANG NAIKKAN UMP 2021
Pemerintah pusat telah memutuskan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2021 tidak naik
alias sama dengan 2020. Keputusan itu mengingat kondisi perekonomian RI yang dihantam
pandemi virus Corona membuat kinerja dunia usaha melorot.
Keputusan itu ditegaskan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, pekan lalu. Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 11/HK04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum
2021 akibat pandemi COVID-19 pun disebar ke gubernur seluruh Indonesia sebagai patokan
penetapan UMP.
Dua Serikat Pekerja Resmi Gugat UU Cipta Kerja ke MK Dari 34 provinsi di Indonesia, mayoritas
menaati ketetapan pemerintah pusat tersebut. Di antaranya Jawa Barat, Banten, Bali, Aceh,
Lampung, Bengkulu, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara
Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Kalimantan Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, hingga Papua.
Meski demikian, ada sejumlah provinsi khususnya di Jawa yang beranggapan beda. UMP 2021
ditetapkan bukan berdasarkan surat edaran itu, melainkan berpegang teguh pada Peraturan
Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
319
