Page 321 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Berdasarkan catatan berikut ini provinsi yang sudah memutuskan kenaikan UMP 2021:

1. DKI Jakarta Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengumumkan, pihaknya
menaikkan UMP pada 2021. UMP tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp4.416.186, naik dari 2020
sebesar 3,27 persen.

Namun, ada tapinya. Anies mengungkapkan, kebijakan ini bersifat asimetris. Artinya, bagi
kegiatan usaha yang terdampak COVID-19, maka UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau
sama dengan UMP 2020.

2. Daerah Istimewa Yogyakarta Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku
Buwono X, menetapkan UMP di provinsi itu pada 2021 menjadi Rp1.765.000. UMP DI Yogyakarta
pada 2021 naik 3,54 persen dibandingkan 2020.

Keputusan menaikkan UMP DI Yogyakarta menjadi Rp1.765.000 ditandai dengan dikeluarkannya
Surat Keputusan Gubernur dengan nomor 319/KEP/2020 pada Sabtu, 31 Oktober 2020.
Penetapan kenaikan UMP DI Yogyakarta menjadi Rp1.765.000 mempertimbangkan hasil
rekomendasi dari Dewan Pengupahan DI Yogyakarta yang disampaikan pada 30 Oktober 2020.

Rekomendasi dari Dewan Pengupahan berasal dari hasil sidang pleno Dewan Pengupahan DIY.
Hadir dalam sidang pleno ini, di antaranya perwakilan pemerintah, pekerja atau buruh, dan
pengusaha.

3. Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memutuskan untuk menaikkan UMP
Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp1.798.979. Nilai itu naik sebesar 3,27 persen dibandingkan
tahun ini yang hanya sebesar Rp1.742.015.

Ganjar mengaku menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan sebagai dasar kenaikan UMP. Selain itu, pertimbangan lain adalah hasil rapat
dengan Dewan Pengupahan, serikat buruh, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.

Dia pun mengklaim, pengusaha tak ada alasan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) karena kenaikan ini. Sebab, UMP Jateng yang telah ditetapkan naik tersebut masih bisa
dilakukan penundaan jika memang ada pihak-pihak yang keberatan, meskipun dari pengalaman
pada tahun lalu tidak ada penundaan.

4. Jawa Timur Serupa dengan Ganjar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
mengatakan tidak berpatokan pada surat edaran menaker dan tetap menaikkan UMP 2021.
Kebijakan ini diambil setelah melakukan rapat dengan Dewan Pengupahan Jatim yang terdiri
atas Pemprov Jatim, serikat buruh dan pekerja serta perwakilan perusahaan atau pengusaha.

Pada 2020, UMP di Jawa Timur sebesar Rp1.768.000. Dengan kenaikan ini, UMP di Jatim pada
2021 sebesar Rp1.868.777. Bupati atau wali kota seluruh Jatim pun diminta segera memutuskan
Upah Minimum Kabupatan/Kota (UMK).

5. Sulawesi Selatan Gubernur Sulawesi Selatan, HM Nurdin Abdullah, memutuskan untuk
menaikkan UMP Sulawesi Selatan sebesar dua persen per 1 Januari 2021. Keputusan itu juga
diambil dengan mempertimbangkan sejumlah aspek termasuk produktivitas dan kesejahteraan
pekerja. Dia pun mengaku tidak menjadikan surat edaran menaker sebagai patokan penentuan
UMP 2021. Keputusan itu berdasarkan hasil kajian Dewan Pengupahan dengan melibatkan
asosiasi pengusaha dan serikat pekerja.

Menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 14.15/X tanggal 27 Oktober 2020 tentang
penetapan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, UMP ditetapkan naik 2 persen
dari Rp3.103.800 per bulan menjadi Rp3.165.876.

320