Page 322 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul Wako Segera Diskusikan UMK
Nama Media Riau Post
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL Pg17&19
Jurnalis Ali
Tanggal 2020-11-03 12:16:00
Ukuran 96x125mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 23.040.000

News Value Rp 69.120.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
negative - H Firdaus ST MT (Wali Kota (Wako) Pekanbaru) Kalau pusat mengatur, kita ikut aturan
pusat. Akan kita diskusikan dengan pelaku dunia usaha dan serikat buruh, pemerintah
menjembatani,'' ucapnya. Untuk diketahui, pada 26 Oktober 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah telah meneken surat edaran penetapan upah minimum tahun 2021, yang ditujukan
kepada gubernur seluruh provinsi. Isi surat tersebut menetapkan upah minimum tahun depan
sama dengan upah minimum tahun 2020. Setidaknya ada 18 provinsi di Indonesia yang sudah
mengikuti edaran menteri ini. Meski begitu, ada pula daerah seperti Jawa Tengah dan Jogjakarta
yang tak mengikuti edaran menaker dan menetapkan upah minimum tahun 2021 naik
dibandingkan tahun 2020. Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Abdul Jamal
menilai, bahwa kenaikan UMK itu berdasarkan pada inflasi daerah

negative - H Firdaus ST MT (Wali Kota (Wako) Pekanbaru) Kalau pusat mengatur, kita ikut aturan
pusat. Akan kita diskusikan dengan pelaku dunia usaha dan serikat buruh, pemerintah
menjembatani,'' ucapnya. Untuk diketahui, pada 26 Oktober 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah telah meneken surat edaran penetapan upah minimum tahun 2021, yang ditujukan
kepada gubernur seluruh provinsi. Isi surat tersebut menetapkan upah minimum tahun depan
sama dengan upah minimum tahun 2020. Setidaknya ada 18 provinsi di Indonesia yang sudah
mengikuti edaran menteri ini. Meski begitu, ada pula daerah seperti Jawa Tengah dan Jogjakarta
yang tak mengikuti edaran menaker dan menetapkan upah minimum tahun 2021 naik
dibandingkan tahun 2020. Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru Abdul Jamal
menilai, bahwa kenaikan UMK itu berdasarkan pada inflasi daerah. Jika inflasi daerah naik, maka
UMK juga naik, kata Jamal. Menurutnya, isu yang saat ini berkembang adalah penetapan upah
minimum menurut Undang-Undang Cipta Kerja berdasarkan pada Provinsi. Tidak lagi ada tingkat
kota atau kabupaten seperti selama ini. Terkait hal itu, pihaknya berencana pada November akan
membahas hal kenaikan upah tersebut bersama dewan pengupahan. Kami mengambil kebijakan
mungkin mulai bulan sebelas ini, sudah mulai akan merapatkan
negative - H Firdaus ST MT (Wali Kota (Wako) Pekanbaru) Kalau pusat mengatur, kita ikut aturan
pusat. Akan kita diskusikan dengan pelaku dunia usaha dan serikat buruh, pemerintah
menjembatani,'' ucapnya. Untuk diketahui, pada 26 Oktober 2020, Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziah telah meneken surat edaran penetapan upah minimum tahun 2021, yang ditujukan
kepada gubernur seluruh provinsi. Isi surat tersebut menetapkan upah minimum tahun depan
sama dengan upah minimum tahun 2020. Setidaknya ada 18 provinsi di Indonesia yang sudah
321