Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

DALAM UU CIPTAKER, PERUSAHAAN TAK WAJIB BERI ISTIRAHAT PANJANG BAGI
PEKERJA
Presiden Joko Widodo resmi meneken omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin
(2/11/2020). Aturan dengan nama resmi UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ini pun
telah diunggah di laman Kementerian Sekretariat Negara pada Senin malam sehingga dapat
diakses publik.

UU Cipta Kerja yang diunggah tersebut tebalnya 1.187 halaman. Dalam aturan tersebut, terdapat
perubahan peraturan mengenai cuti bagi buruh/karyawan yang tercantum pada Pasal 79 UU
Nomor 11 Tahun 2020.

Perubahan itu menyasar aturan tentang istirahat panjang di luar waktu istirahat dan cuti tahunan
yang diatur pada Pasal 79 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang.

Pengaturan soal pemberian istirahat panjang ini diatur dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan, dan perjanjian kerja bersama.

Masih dari aturan yang sama, dalam Ayat (6) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai
perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat 5 diatur dengan peraturan pemerintah.

Sementara itu, aturan sebelumnya yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
menjelaskan istirahat panjang secara lebih rinci.

Pasal 79 Ayat (2) UU Nomor 13 menyebut istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan
dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi
pekerja/buruh yang telah bekerjaselama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan
yang sama dengan ketentuanpekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya
dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6
(enam) tahun.

Aturan yang sama juga menyebut hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2)
huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

Adapun perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diatur dengan keputusan
menteri.

Perubahan ini sebelumnya pernah menjadi sorotan buruh, termasuk Ketua Konfederasi Serikat
Pekerja Indonesia Said Iqbal.

Menurut Said Iqbal, dengan adanya aturan baru itu cuti panjang itu tak lagi menjadi kewajiban
perusahaan.

"Dalam omnibus law, pasal yang mengatur mengenai cuti panjang diubah, sehingga cuti panjang
bukan lagi kewajiban pengusaha," kata Said.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membantah kabar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja
menghapus ketentuan mengenai berbagai jenis cuti, seperti cuti melahirkan dan cuti sakit, bagi
pekerja.

Jokowi memastikan bahwa UU Cipta Kerja tetap mengharuskan perusahaan memberikan hak
cuti kepada para pekerjanya.

"Adanya kabar yang menyebutkan bahwa semua cuti, cuti sakit, cuti kawinan, cuti khitanan, cuti
baptis, cuti kematian, cuti melahirkan, dihapuskan, dan tidak ada kompensasinya. Saya tegaskan

316