Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 312
Judul Pengusaha Bilang, Para Gubernur Harus Mencontoh Anies Soal
Penetapan Upah
Nama Media sindonews.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/218080/34/pengusaha-bilang-para-
gubernur-harus-mencontoh-anies-soal-penetapan-upah-1604380275
Jurnalis Ferdi Rantung
Tanggal 2020-11-03 13:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI
Jakarta) Jika rasionalisasi dari pengusaha semakin ketat, maka untuk mengurangi beban cash
flow akan ada PHK
negative - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI
Jakarta) Apakah mereka mampu bayar jika menaikkan UMP karyawannya?
positive - Sarman Simanjorang (Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI) DKI
Jakarta) Kenaikan UMP bisa dilakukan bagi yang tidak terdampak pandemi, namun tetap harus
dikawal oleh Kementerian Tenaga kerja agar tidak menimbulkan gejolak nantinya
Ringkasan
Beberapa daerah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
pada 2021. Namun ada lima provinsi yang justru menetapkan kenaikan UMP di antaranya DKI
Jakarta (skema asimetris), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan
Sulawesi Selatan. (Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI)
DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan, kenaikan UMP ini jangan dipaksakan. Sebab,
akan menimbulkan rasionalisasi dari pengusaha.
PENGUSAHA BILANG, PARA GUBERNUR HARUS MENCONTOH ANIES SOAL
PENETAPAN UPAH
Beberapa daerah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan upah minimum provinsi (UMP)
pada 2021. Namun ada lima provinsi yang justru menetapkan kenaikan UMP di antaranya DKI
Jakarta (skema asimetris), Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan
Sulawesi Selatan. (Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi (HIPPI)
311
