Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 309
Buruh kembali melaksanakan aksi unjuk rasa pada Senin (2/11/2020). Unjuk rasa kali ini
dilakukan untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum
pada 2021. Di Jakarta, aksi diikuti oleh buruh dari berbagai daerah, seperti Depok, Bogor,
Tangerang, dan sebagainya.
SEPUTAR AKSI BURUH 2 NOVEMBER: TOLAK UU CIPTA KERJA, TUNTUT UPAH NAIK,
DAN SIAP MOGOK KERJA
Buruh kembali melaksanakan aksi unjuk rasa pada Senin (2/11/2020). Unjuk rasa kali ini
dilakukan untuk menolak omnibus law UU Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum
pada 2021. Di Jakarta, aksi diikuti oleh buruh dari berbagai daerah, seperti Depok, Bogor,
Tangerang, dan sebagainya.
Sebanyak 5.190 personel polisi dan TNI dikerahkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa
menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Massa aksi terkonsentrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha sejak pukul 10.00 WIB dan
bubar dengan tertib sekitar pukul 15.40 WIB.
Berikut Kompas.com merangkum sejumlah hal mengenai demonstrasi kemarin: Dalam unjuk
rasa kemarin, buruh kembali menyerukan penolakan terhadap omnibus law UU Cipta Kerja
"Cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja. Lebih Buruk dari UUK Nomor 13 Tahun 2003. Memiskinkan
Buruh. Hanya Membuat Buruh Jadi Cilaka," demikian bunyi salah satu slogan yang dibawa oleh
massa aksi.
Unjuk rasa ini bukan kali pertama buruh menuntut agar omnibus law dicabut. Pada tanggal 8,
13, dan 20 Oktober lalu, berbagai organisasi buruh telah melakukan aksi penolakan serupa.
Di samping melakukan aksi, buruh juga menempuh jalan konstitusional berupa pengajuan
juidicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Buruh juga meminta pemerintah menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang
(perppu) untuk mencabut omnibus law dan meminta DPR melaksanakan legislative review.
"DPR nanti ketika sudah selesai masa reses juga kami minta untuk lakukan legislative review,"
ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam orasinya kemarin.
Di samping itu, buruh juga menuntut kenaikan upah minimum pada 2021.
"Kami di sini berkumpul untuk menuntut upah minimum tahun 2021 untuk naik!" ujar salah satu
orator dalam unjuk rasa kemarin.
Mereke menuntut kenaikan upah karena pemerintah melalui Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan menetapkan agar besaran UMP 2021 sama dengan UMP 2020.
Di Jakarta, Gubernur Anies Baswedan telah memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum
usaha yang terdampak Covid-19, sedangkan usaha yang tidak terdampak Covid-19 dapat
menaikkan upah minimum.
KSPI dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) mulanya sepakat
untuk menyerahkan gugatan uij materiil dan uji formil ominbus law UU Cipta Kerja kepada
Mahkamah Konstitusi (MK) saat demo kemarin.
Namun, gugatan tersebut tak jadi diserahkan karena pemerintah belum mengeluarkan nomor
resmi UU Cipta Kerja.
308
