Page 417 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 417
PENETAPAN UMP 2021 DI JAWA, HANYA BANTEN DAN JABAR YANG IKUT PUSAT
Beberapa provinsi di Indonesia sudah mengumumkan keputusan upah minimum provinsi (UMP).
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan sendiri sudah menetapkan bahwa UMP
tahun 2021 sama dengan tahun ini.
Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020, seluruh
provinsi di Pulau Jawa harus sudah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2021 secara
serentak.
Pemerintah pusat juga memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum di tahun depan.
Alasannya, karena banyak dunia usaha terpukul akibat pandemi Covid-19.
Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota
selambat-lambatnya pada 21 November 2019.
Sebagai informasi, kenaikan upah minimum baik, UMP dan UMK, diatur di dalam Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2020 dan juga Peraturan Pemerintah
(PP) Nomor 78 Tahun 2015.
Namun untuk Pulau Jawa, tercatat hanya provinsi Banten dan Jawa Barat yang mematuhi Surat
Edaran Menteri Ketenagakerjaan dengan tidak menaikan upah minimum 2021.
Dilansir dari Antara, Selasa (3/11/2020), Gubernur Ganjar Pranowo memutuskan untuk
menaikkan besaran UMP Jawa Tengah pada 2021 menjadi Rp 1.798.979 atau naik sebesar 3,27
persen dari besaran UMP Jateng 2020 sebesar Rp 1.742.015.
"Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah
kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp 1.798.979,12," kata Ganjar.
Ganjar mengaku tidak menggunakan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dalam menetapkan
kenaikan UMP Jateng 2021, melainkan tetap berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah
Nomor 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.
Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengkubuwono X
memutuskan menaikkan besaran UMP Yogyakarta 2021 menjadi Rp 1.765.000 atau naik 3,54
persen dari besaran UMP DIY 2020 sebesar Rp 1.704.608.
"Gubernur DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 sebesar Rp 1.765.000 dan
berlaku mulai 1 Januari 2021," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Aria
Nugrahadi dalam keterangan resminya.
Besaran UMP DIY 2021 itu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 319/KEP/2020
yang ditandatangani Sri Sultan HB X pada 31 Oktober 2020.
Berikutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) menaikkan UMP 2021 naik sebesar 5,65
persen atau menjadi Rp 1.868.000 dari sebelumnya Rp 1.768.000.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah merespons terkait keputusan beberapa pemerintah
daerah yang tidak mengikuti Surat Edaran (SE) mengenai penetapan upah minimum 2021.
Dia berpendapat, SE tersebut diterbitkan sebagai panduan atau pedoman bagi para kepala
daerah untuk mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait
dengan penetapan upah minimum 2021.
"Apabila ada daerah yang tidak mempedomani surat edaran tersebut dalam penetapan upah
minimumnya, hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan kajian yang
416
