Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 451
Judul Kajian Buruh: UU Cipta Kerja Mengembalikan Rezim Upah Murah
Nama Media sindonews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://ekbis.sindonews.com/read/217832/34/kajian-buruh-uu-cipta-
kerja-mengembalikan-rezim-upah-murah-1604369489
Jurnalis Rina Anggraeni
Tanggal 2020-11-03 09:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi Undang-undang (UU Cipta Kerja)
tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Berlakunya Kembali Sistem Upah Murah
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas
menyatakan menolak dan meminta agar Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut
dibatalkan atau dicabut. Seperti diketahui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).UU
No.11/2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
KAJIAN BURUH: UU CIPTA KERJA MENGEMBALIKAN REZIM UPAH MURAH
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia secara tegas
menyatakan menolak dan meminta agar Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) tersebut
dibatalkan atau dicabut. Seperti diketahui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).UU
No.11/2020 tersebut ditandatangani Jokowi pada 2 November 2020 dan langsung diundangkan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.
"Setelah kami pelajari, isi Undang-undang (UU Cipta Kerja) tersebut khususnya terkait klaster
ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal di
Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU No
11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan
kaum buruh. Beberapa pasal tersebut antara lain: "Berlakunya Kembali Sistem Upah Murah" Hal
ini terlihat dengan adanya sisipan Pasal 88C Ayat (1) yang menyebutkan gubernur wajib
450
