Page 454 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 454
INI SARAN EKONOM KE ANIES BASWEDAN AGAR UMP DKI 2021 TAK
MEMBINGUNGKAN
Upah minimum provinsi (UMP) 2021 di DKI Jakarta naik sebesar 3,27%. Itu artinya, pada tahun
depan, upah minimum di ibu kota naik dari Rp 4.146.186 menjadi Rp 4.276.349.
Namun berbeda dengan daerah lainnya, UMP 2021 DKI Jakarta tersebut bersifat fleksibel.
Artinya, tak semua perusahaan diwajibkan untuk menaikkan upah minimumnya pada tahun
depan. Kenaikan upah hanya berlaku untuk perusahaan yang tak terdampak pandemi Covid-19.
Ekonom yang juga Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny
Sri Hartati, menyebut langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dalam menetapkan UMP
2021 dengan prinsip fleksibilitas sebenarnya sudah tepat sesuai dengan karakteristik ekonomi
Jakarta.
"Jadi di Jakarta, karakteristik perusahaannya banyak yang bergerak di sektor jasa dan
perdagangan yang relatif sangat berbeda dengan daerah lainnya. Di mana banyak perusahaan
yang terdampak, namun banyak pula perusahaan yang tidak terdampak pandemi di Jakarta,"
jelas Enny dikonfirmasi, Senin (2/11/2020).Namun agar realisasi di lapangannya tidak
menimbulkan kebingunan, sebaiknya Pemprov DKI Jakarta melakukan pemetaan daftar
perusahaan yang memang benar-benar terdampak pandemi dengan berbagai kriteria.
Perusahaan-perusahaan terdampak tersebut bisa dibebaskan dari kewajiban menaikkan upah
minimum di tahun depan.
Pemprov DKI Jakarta tak bisa hanya mengandalkan laporan atau pengaduan perusahaan yang
mengklaim terdampak pandemi.
"Jadi perlu dipetakan secara akurat dulu. Perusahaan mana saja yang bisa ditoleransi dalam
kebijakan kenaikan upah minimum Jakarta tahun depan," ujar Enny.Dia menyebutkan, banyak
perusahaan-perusahaan di sektor jasa dan perdagangan yang beroperasi maupun berkantor di
Jakarta yang relatif kebal terhadap dampak negatif pandemi. Bahkan beberapa perusahaan
mendapatkan kenaikan penjualan selama pandemi.
"Karena kalau bicara yang paling terdampak itu cenderung yang padat karya (karena PSBB).
Sementara sektor-sektor seperti telekomunikasi, teknologi informasi, e-commerce, dan jasa
lainnya itu tidak terdampak, bahkan malah naik," jelas Enny.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, besaran kenaikan UMP 2021
di wilayahnya mengikuti rumus yang tercantum pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan.
Sementara UMP 2021 bagi kegiatan usaha yang terdampak pandemi Covid-19 tidak mengalami
kenaikan atau besarannya sama dengan UMP 2020. Kelompok usaha yang terdampak pandemi
dapat menggunakan besaran UMP 2020, dengan mengajukan permohonan kepada Dinas Tenaga
Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta."Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
Sedangkan, kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP No. 78 Tahun 2015," kata Anies dalam keterangan
resminya.
Anies menuturkan, keputusan ini sejalan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI
Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama
dengan UMP 2020 bagi perusahaan yang terdampak dengan pandemi Covid-19.Menurut Anies,
ada beberapa sektor usaha yang terpuruk di masa pandemi Covid-19 dan ada yang melaju pesat
sehingga kenaikan UMP harus diterapkan secara asimetris. Kenaikan UMP dilakukan oleh usaha-
usaha yang mampu tumbuh di tengah pandemi.
453
