Page 456 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 456
Judul Ketentuan PHK yang Diubah dalam UU Cipta Kerja
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/09061451/ketentuan-
phk-yang-diubah-dalam-uu-cipta-kerja
Jurnalis Tsarina Maharani
Tanggal 2020-11-03 09:06:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Nabiyla Izzati (Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah
Mada (UGM)) Kalau negara bersikap netral, maka secara tidak langsung negara sebenarnya
sedang meninggalkan perannya untuk melindungi pekerja dan melindungi pengusaha
Ringkasan
UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja
(PHK) antara pengusaha dan pekerja.Pengubahan ketentuan itu diatur dalam Pasal 81 angka 37.
Aturan ini mengubah ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal
151 Ayat (1) menyebutkan bahwa PHK sebisa mungkin tidak terjadi.
KETENTUAN PHK YANG DIUBAH DALAM UU CIPTA KERJA
UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja
(PHK) antara pengusaha dan pekerja. Pengubahan ketentuan itu diatur dalam Pasal 81 angka
37. Aturan ini mengubah ketentuan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal
151 Ayat (1) menyebutkan bahwa PHK sebisa mungkin tidak terjadi.
Namun, Pasal 151 Ayat (2) menyebut, jika PHK tidak dapat dihindari, pengusaha harus
memberitahukan alasannya kepada pekerja/buruh. Hal ini mengubah Pasal 151 Ayat (2) UU
Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa PHK tidak dihindari, perusahaan wajib merundingkan
dengan pekerja, atau bukan sekadar memberi tahu alasan ia di-PHK.
Selanjutnya, Pasal 151 Ayat (3) berbunyi, jika tidak ada persetujuan, PHK hanya bisa dilakukan
jika ada penetapan dari lembaga PHI. Pengajar Hukum Ketenagakerjaan Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Izzati menilai, klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta
Kerja disusun dengan logika hukum yang keliru.
455
