Page 461 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 461
Judul Buruh Kecewa ke Jokowi, Minta UU Cipta Kerja Dicabut
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.suara.com/bisnis/2020/11/03/090311/buruh-kecewa-ke-
jokowi-minta-uu-cipta-kerja-dicabut
Jurnalis Iwan Supriyatna
Tanggal 2020-11-03 09:03:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kita ambil contoh di Jawa Barat. Untuk tahun 2019, UMP
Jawa Barat sebesar Rp 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar Rp 4,2 juta. JIka hanya ditetapkan
UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali
menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana mungkin sektor industri otomotip seperti Toyota, Astra,
dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai
Upah Minimum nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di
seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap
industri terhadap PDP negara
Ringkasan
Dengan telah diundangkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja per tanggal 2
November, maka Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah resmi berlaku. Menanggapi hal itu,
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia mengaku kecewa dan
menyatakan menolak dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.
BURUH KECEWA KE JOKOWI, MINTA UU CIPTA KERJA DICABUT
Dengan telah diundangkannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja per tanggal 2
November, maka Omnibus Law UU Cipta Kerja sudah resmi berlaku. Menanggapi hal itu,
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama buruh Indonesia mengaku kecewa dan
menyatakan menolak dan meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.
460
