Page 465 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

Judul 4 Penolakan Buruh Soal UU Cipta Kerja yang Sudah Ditandatangani
Jokowi
Nama Media liputan6.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.liputan6.com/bisnis/read/4398370/4-penolakan-buruh-
soal-uu-cipta-kerja-yang-sudah-ditandatangani-jokowi
Jurnalis Tira Santia
Tanggal 2020-11-03 09:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Setelah kami pelajari, isi
undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya
merugikan kaum buruh

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Oleh karena itu KSPI
meminta agar UMK harus tetap ada tanpa syarat dan UMSK serta UMSP tidak boleh dihilangkan.
Jika ini terjadi, maka akan berakibat tidak ada income security (kepastian pendapatan) akibat
berlakunya upah murah

neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Hal ini mengesankan
negara melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur. Padahal di dunia
internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan modern)

negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Di sana, jumlah pesangon
antara 5-6 bulan upah. Tetapi nilai iuran jaminan hari tua dan pensiun buruh Malaysia mencapai
23 persen, sedangkan buruh Indonesia nilai JHT dan pensiunnya hanya 8,7 persen

Ringkasan

Omnibus law UU Cipta Kerja telah resmi ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2
November 2020. Namun serikat buruh meminta UU tersebut dicabut lantaran banyak sisipan
pasal yang merugikan kalangan buruh. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal di Jakarta, Selasa (3/11/2020).

Dihilangkannya UMSK dan UMSP sangat jelas sekali menyebabkan ketidakadilan. Bagaimana
mungkin sektor industri otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan
seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum nya sama dengan perusahan
baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral
yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara.

464