Page 464 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

ORGANISASI BURUH HARAP PEMERINTAH PERTIMBANGKAN KEMBALI KENAIKAN
CUKAI TEMBAKAU
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau
Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) berharap pemerintah
mempertimbangkan kembali rencana kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2021
mendatang.

Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo meminta pemerintah
untuk tidak menaikkan tarif CHT terutama Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang banyak menyerap
tenaga kerja. "Kami berharap pemerintah memberikan perlindungan kepada SKT demi
kelangsungan hidup pekerja linting dan petani tembakau, caranya dengan tidak menaikkan tarif
cukai SKT," ujar Budidoyo dalam pernyataan di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, pada 2019 serapan tenaga kerja di industri
hasil tembakau mencapai 4,28 juta pekerja di industri manufaktur dan distribusinya serta 1,7
juta pekerja di perkebunan tembakau.

Di antara serapan tenaga kerja tersebut, sebagian besar bekerja sebagai buruh di sektor SKT.
Adapun, pekerja di sektor SKT didominasi oleh perempuan sebagai buruh linting.

Budidoyo mengatakan kondisi IHT yang tengah terpuruk akibat pandemi dan kenaikan cukai
tahun ini menyebabkan serapan tembakau dan cengkih menurun drastis. "Turunnya produksi
dan penjualan rokok, turut berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat petani tembakau
dan cengkih serta pekerja linting rokok," katanya.

Ia menuturkan, penurunan produksi memicu pengurangan serapan tembakau sebesar 50 ribu
ton dari 50 ribu hektare lahan pertanian tembakau. Apalagi, sektor SKT menggunakan lebih
banyak tembakau dan cengkih sebagai bahan baku dibandingkan rokok mesin. "Jika SKT
dibebani dengan kenaikan cukai, kemiskinan di daerah sentra industri tembakau pasti terjadi,"
ujar Budidoyo.

Selain itu, pada segmen rokok mesin, AMTI menolak tegas kenaikan cukai eksesif. Budidoyo
berharap kenaikan cukai pada rokok mesin disesuaikan dengan angka inflasi alias satu digit saja.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman
Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM) Sudarto juga mendesak pemerintah untuk
melindungi buruh atau pekerja di industri hasil tembakau dari kenaikan cukai. "Apalagi, banyak
buruh yang merupakan anggota FSP RTMM yang telah kehilangan pekerjaan akibat banyak
pabrik rokok yang ditutup," ujar Sudarto.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib para buruh rokok yang
kebanyakan memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas. "Kami berharap
pemerintah membatalkan rencana kenaikan cukai hasil tembakau dan harga jual eceran (HJE)
pada 2021 karena akan berdampak langsung pada pekerja industri hasil tembakau," kata
Sudarto. (Antara).

463