Page 462 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 462

"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait klaster ketenagakerjaan
              hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam siaran persnya
              yang diterima Suara.com, Selasa (3/11/2020).

              Menurut kajian dan analisa yang dilakukan KSPI secara cepat setelah menerima salinan UU No
              11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan, ditemukan banyak pasal yang merugikan
              kaum buruh. Beberapa pasal tersebut antara lain: Berlakunya Kembali Sistem Upah Murah Hal
              ini  terlihat  dengan  adanya  sisipan  Pasal  88C  Ayat  (1)  yang  menyebutkan  gubernur  wajib
              menetapkan upah minimum provinsi dan Pasal 88C Ayat (2) yang menyebutkan gubernur dapat
              menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.

              Penggunaan  frasa  "dapat"  dalam  penetapan  upah  minimum  kabupaten/kota  (UMK)  sangat
              merugikan  buruh.  Karena  penetapan  UMK  bukan  kewajiban,  bisa  saja  gubernur  tidak
              menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. "Kita ambil contoh di Jawa Barat.
              Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar Rp 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar Rp 4,2
              juta. JIka hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun," ucapnya.

              Dengan kata lain, berlakunya UU Cipta Kerja menurut Said Iqbal mengembalikan kepada rezim
              upah murah. Hal yang sangat kontradiktif, apalagi Indonesia sudah lebih dari 75 tahun merdeka.

              Apalagi ditambah dengan dihilangkan upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi
              atau kabupaten/kota (UMSK dan UMSP), karena UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 89 UU
              No  13  Tahun  2003.  "Dihilangkannya  UMSK  dan  UMSP  sangat  jelas  sekali  menyebabkan
              ketidakadilan. Bagaimana mungkin sektor industri otomotip seperti Toyota, Astra, dan lain-lain
              atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai Upah Minimum
              nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Itulah sebabnya, di seluruh dunia
              ada  Upah  Minimum  Sektoral  yang  berlaku  sesuai  kontribusi  nilai  tambah  tiap-tiap  industri
              terhadap PDP negara," ucapnya.








































                                                           461
   457   458   459   460   461   462   463   464   465   466   467