Page 467 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 467
UU No 11 Tahun 2020 menghapus Pasal 64 dan 65 UU No 13 Tahun 2003. Selain itu, juga
menghapus batasan 5 (lima) jenis pekerjaan yang terdapat di dalam Pasal 66 yang
memperbolehkan penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya untuk cleaning service, catering,
security, driver, dan jasa penunjang perminyakan.
Dengan tidak adanya batasan terhadap jenis pekerjaan yang boleh menggunakan tenaga
outsourcing, maka semua jenis pekerjaan di dalam pekerjaan utama atau pekerjaan pokok dalam
sebuah perusahaan bisa menggunakan karyawan outsourcing.
"Hal ini mengesankan negara melegalkan tenaga kerja diperjual belikan oleh agen penyalur.
Padahal di dunia internasional, outsourcing disebut dengan istilah modern slavery (perbudakan
modern)," tegasnya.
Dengan sistem kerja outsourcing, seorang buruh tidak lagi memiliki kejelasan terhadap upah,
jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan kepastian pekerjaannya. Karena dalam praktik, agen
outsourcing sering berlepas tangan untuk bertanggungjawab terhadap masa depan pekerjanya.
Karena agen outsourcing hanya menerima "success fee" per kepala dari tenaga kerja outsourcing
yang digunakan oleh perusahaan pengguna (user).
Oleh karena itu, KSPI meminta penggunaan tenaga kerja outsourcing hanya dibatasi 5 jenis
pekerjaan saja sebagaimana diatur dalam UU No 13 Tahun 2003.
UU No 11 tahun 2020 mengurangi nilai pesangon buruh, dari 32 bulan upah menjadi 25 upah
(19 dibayar pengusaha dan 6 bulan melalui Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang dibayarkan BPJS
Ketenagakerjaan).
Hal ini jelas merugikan buruh Indonesia, karena nilai jaminan hari tua dan jaminan pensiun buruh
Indonesia masih kecil dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Bandingkan dengan
Malaysia.
"Di sana, jumlah pesangon antara 5-6 bulan upah. Tetapi nilai iuran jaminan hari tua dan pensiun
buruh Malaysia mencapai 23 persen, sedangkan buruh Indonesia nilai JHT dan pensiunnya hanya
8,7 persen," ujarnya.
Akibat nilai jaminan sosial yang lebih kecil itulah, wajar jika kemudian negara melindungi buruh
melalui skema pesangon yang lebih baik. Maka KSPI meminta nilai pesangon dikembalikan sesuai
isi UU 13/2003.
Sementara hal lainnya yang disoroti buruh dari UU No 11 Tahun 2020 adalah PHK menjadi mudah
dengan hilangnya frasa "batal demi hukum" terhadap PHK yang belum ada penetapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Menurutnya, TKA buruh kasar cenderung akan mudah masuk ke Indonesia karena kewajiban
memiliki izin tertulis menteri diubah menjadi kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga
kerja asing yang sifatnya pengesahan, cuti panjang berpotensi hilang karena menggunakan frasa
"dapat".
Jam kerja dalam penjelasan UU No 11 Tahun 2020 memberi peluang ketidakjelasan batas waktu
kerja, dengan sistem kerja kontrak dan outsourcing "seumur hidup" berpotensi menyebabkan
buruh tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pensiun, dan beberapa sanksi pidana
yang sebelumnya ada menjadi dihilangkan.
Maka KSPI dan KSPSI AGN secara resmi akan mendaftarkan gugatan judisial review ke MK
terhadap uji materiil UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
466
