Page 472 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 472
LINDUNGI PELINTING, PEMERINTAH DIMINTA TIDAK MENAIKKAN CUKAI SKT
Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau
Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) serentak menolak
rencana kenaikan cukai tembakau pada 2021.
Organisasi yang menaungi buruh pabrik rokok dan petani tembakau ini berharap pemerintah
harus melindungi sektor sigaret kretek tangan (SKT) dengan tidak menaikkan cukai SKT alias
tetap memberlakukan cukai SKT sebesar 0%.
Cukai Rokok Tahun Depan Naik Lagi, Api Bisnis Emiten Rokok Kian Meredup Penyebab laba
Gudang Garam (GGRM) merosot 22% di tengah kenaikan pendapatan Anggota DPR sebut
rencana kenaikan cukai bertentangan dengan semangat UU Cipta Kerja "Kami berharap Presiden
Jokowi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan perlindungan kepada SKT demi
kelangsungan hidup pekerja linting dan petani tembakau, caranya dengan tidak menaikkan tarif
cukai SKT," ujar Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo, Senin
(2/11).
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, pada tahun 2019, serapan tenaga kerja di industri
hasil tembakau (IHT) mencapai 4,28 juta pekerja di industri manufaktur dan distribusinya serta
1,7 juta pekerja di perkebunan tembakau. Di antara serapan tenaga kerja tersebut, sebagian
besar bekerja sebagai buruh di sektor SKT. Adapun, pekerja di sektor SKT didominasi oleh
perempuan sebagai buruh linting.
Budidoyo memaparkan, kondisi IHT yang tengah terpuruk akibat pandemi dan kenaikan cukai
tahun ini menyebabkan serapan tembakau dan cengkih menurun drastis. "Turunnya produksi
dan penjualan rokok ini, turut berdampak buruk pada kesejahteraan masyarakat petani
tembakau dan cengkih serta pekerja linting rokok," katanya.
Sesuaikan dengan inflasi Penurunan produksi memicu pengurangan serapan tembakau sebesar
50.000 ton dari 50.000 hektare lahan pertanian tembakau. Apalagi, sektor SKT menggunakan
lebih banyak tembakau dan cengkih sebagai bahan baku dibandingkan rokok mesin. Jika SKT
dibebani dengan kenaikan cukai, kemiskinan di daerah sentra industri tembakau pasti terjadi.
Selain itu, pada segmen rokok mesin, AMTI menolak tegas kenaikan cukai eksesif. Budidoyo
berharap kenaikan cukai pada rokok mesin disesuaikan dengan angka inflasi alias satu digit saja.
Sudarto, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat
Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM) juga mendesak pemerintah untuk melindungi buruh atau
pekerja di industri IHT dari kenaikan cukai tembakau. Apalagi, banyak buruh yang merupakan
anggota FSP RTMM yang telah kehilangan pekerjaan akibat banyak pabrik rokok yang ditutup.
"Buruh menjadi korban regulasi dan kebijakan yang tidak adil," ujarnya.
Oleh sebab itu, FSP RTMM meminta pemerintah lebih memperhatikan nasib para buruh rokok
yang kebanyakan memiliki pendidikan rendah dan keterampilan yang terbatas itu.
"Batalkan rencana kenaikan cukai hasil tembakau dan HJE pada tahun 2021 karena akan
berdampak langsung pada pekerja industri hasil tembakau dan lindungi industri rokok kretek,"
pungkasnya.
Editor: Dikky Setiawan.
Judul Kecewa dengan Jokowi, Buruh Langsung Gugat UU Cipta Kerja Hari Ini
Nama Media suara.com
Newstrend Omnibus Law
471