Page 473 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 473
Halaman/URL https://www.suara.com/news/2020/11/03/085502/kecewa-dengan-
jokowi-buruh-langsung-gugat-uu-cipta-kerja-hari-ini
Jurnalis Bangun Santoso
Tanggal 2020-11-03 08:55:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Pagi ini KSPI dan KSPSI AGN
secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU No 11
tahun 2020 tentang Cipta Kerja
negative - Jokowi (None) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut khususnya terkait
klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
Ringkasan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta
Kerja Nomor 11 tahun 2020 pada Senin (2/11/2020). Hal ini memantik kaum buruh bereaksi
yang hendak menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan segera menggugat UU Cipta Kerja
11/2020 ini ke Mahkamah Konstitusi untuk segera dilakukan peradilan judicial review.
KECEWA DENGAN JOKOWI, BURUH LANGSUNG GUGAT UU CIPTA KERJA HARI INI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Omnibus Law Undang-Undang Cipta
Kerja Nomor 11 tahun 2020 pada Senin (2/11/2020). Hal ini memantik kaum buruh bereaksi
yang hendak menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan segera menggugat UU Cipta Kerja
11/2020 ini ke Mahkamah Konstitusi untuk segera dilakukan peradilan judicial review.
"Pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial review ke MK
terhadap uji materiil UU No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata Said Iqbal dalam
keteranganya, Selasa (3/11/2020).
Selain melakukan upaya konstitusional melalui jalur Mahkamah Konstitusi, KSPI juga akan
melakukan melanjutkan aksi-aksi dan mogok kerja sesuai dengan hak konstitusional buruh yang
diatur dalam undang-undang.
Dia menegaskan bahwa mereka kecewa dengan penandatanganan tersebut dan mendesak
Jokowi mencabut dan membatalkannya. "Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," jelasnya.
472
