Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 476

Dia menjelaskan, subsidi upah ini memang dibagi dalam dua tahap penyaluran. "Penyaluran ini
              akan  dibagi  menjadi  dua  termin.  Termin  pertama  untuk  dua  bulan  subsidi  gaji  sebesar  Rp
              1.200.000.  Sedangkan  termin  kedua  Rp  1,2  juta  untuk  bulan  November  dan  Desember,"
              jelasnya.

              Berdasarkan data yang dijabarkan oleh Menaker, realisasi penyaluran subsidi gaji termin 1 per
              23  Oktober  2020  sudah  mencapai  12.129.927  orang  pekerja  senilai  Rp  14,6  triliun.  "Kalau
              dipersentase sudah mencapai 98,30%," imbuhnya.

              Data yang dihimpun Kementerian Tenaga Kerja juga menunjukkan, penyaluran subsidi upah
              termin I adalah sebagai berikut:

              - Tahap I disalurkan kepada 2.485.687 orang senilai Rp 2.982.824.400.000 atau 99,43%

              - Tahap II disalurkan kepada 2.981.531 orang senilai Rp 3.577.838.200.000 atau 99.38%
              - Tahap III disalurkan kepada 3.476.120 orang senilai Rp 4.171.344.000.000 atau 99,32%

              - Tahap IV disalurkan kepada 2.647.121 orang senilai Rp 3.176.545.200.000 atau 95,04%

              - Tahap V disalurkan kepada 602.468 orang senilai Rp 722.961.600.000 atau 97,39%

              Menurut Ida, dengan adanya subsidi gaji, para pekerja dapat merasakan kehadiran negara saat
              kondisi mereka mengalami pengurangan upah.

              Dalam kesempatan itu, dia menegaskan kembali bahwa penyaluran subsidi gaji kepada para
              pekerja tidak menggunakan dana iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan, melainkan bersumber
              dari APBN.

              Seperti diketahui, program Bantuan Subsidi Upah/Gaji yang merupakan bagian dari  Program
              Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menjangkau 12,4 juta pekerja dari target 15,7 juta.Â
              Menurut  Deputi  Direktur  Bidang  Hubungan  Masyarakat  dan  Antar  Lembaga  BPJS
              Ketenagakerjaan, Irvansyah Utoh Banja, angka 12,4 juta tersebut diperoleh dari validasi berlapis
              mulai dari perbankan, lalu kriteria berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14
              Tahun 2020, dan data kepesertaan.
              Menurut Irvansyah, sebenarnya target yang ditetapkan untuk dijaring dari program ini sebanyak
              15,7 juta pekerja. Kemudian, data yang terkumpul hingga September 2020 sebanyak 14,8 juta
              data rekening. "Dari 14,8 juta tersebut setelah divalidasi terkumpul 12,4 juta," katanya.

              Adapun sisanya merupakan data yang tidak valid. Terkait hal ini, Irvansyah mengatakan hal itu
              dilatarbelakangi sejumlah alasan. Misalnya saja nomor rekening bank yang tidak aktif, duplikasi
              Nomor Induk Kependudukan (NIK), data yang berbeda antara NIK dengan nomor rekening, dan
              gaji di atas Rp 5 juta.

















                                                           475
   471   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481