Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

bahkan membawa dunia usaha dalam keadaan krisis. Bahkan, terdapat ancaman gelombang
PHK besar-besaran jika kebijakan kepala daerah menaikkan UMP 2021 dilanjutkan.
"Dengan penetapan upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin
mempersulit dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-
besaran dalam kondisi krisis," ujar Hariyadi di Jakarta, Senin (2/11). "Tentu ini memang menjadi
otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah. Artinya keputusan ini tidak
memperhatikan kondisi secara umum," ujarnya.

Menaker Ida Fauziyah sendiri tidak secara tegas menyikapi kebijakan sejumlah Pemda yang tetap
menaikkan UMP. "Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan untuk memberikan panduan atau
pedoman bagi para gubernur dalam mengatasi kondisi di daerahnya yang mengalami dampak
pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021," jelas Ida seperti dikutip
Liputan6.com, Minggu (1/11). "Hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan dan
kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan
kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan," ujar Ida.

Kita tidak ingin mengaitkan keputusan beberapa Kepala Daerah tersebut dengan pertimbangan
politis para Kepala Daerah yang menaikkan UMP tersebut. Namun memang lebih bijaksana bila
mereka menunda keputusan kenaikan UMP tersebut hingga tahun depan. Kita lihat dulu
perkembangan ekonomi kuartal pertama 2021, bila terjadi perbaikan maka keputusan tersebut
bisa dijalankan. Namun bila kondisi ekonomi belum membaik, seyogyanya tidak ada kenaikan
UMP.

Semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha dan kaum pekerja perlu menahan diri, berkorban
bersama di masa sulit ini. Dalam kondisi sulit sekarang ini, masih bisa bekerja saja sudah bagus.
Kaum pekerja pun akan bisa memahami situasi ini bila mereka memperoleh penjelasan yang
baik, bijaksana dan proporsional. (BC).

478