Page 482 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 482
Judul UU Cipta Kerja Resmi Diteken Jokowi, KSPI Bakal Gugat ke MK Pagi Ini
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://news.detik.com/berita/5239122/uu-cipta-kerja-resmi-diteken-
jokowi-kspi-bakal-gugat-ke-mk-pagi-ini
Jurnalis Tim detikcom
Tanggal 2020-11-03 08:49:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Menyikapi hal itu, pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi
akan mendaftarkan gugatan judicial review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislative
review terhadap UU No 11 Tahun 2020 dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks
atau disinformasi
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut,
khususnya terkait klaster ketenagakerjaan, hampir seluruhnya merugikan kaum buruh
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum
kabupaten/kota (UMK) sangat merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa
saja gubernur tidak menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil
contoh di Jawa Barat. Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi
sebesar 4,2 juta. Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dengan demikian, PKWT (karyawan kontrak) bisa
diberlakukan seumur hidup tanpa pernah diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini
berarti, tidak ada job security atau kepastian bekerja
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan
kontrak batas waktu kontraknya dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak.
Dengan demikian, setelah menjalani kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak
mempunyai harapan diangkat menjadi karyawan tetap atau permanen apabila mempunyai
kinerja yang baik dan perusahaan tetap berjalan. Tetapi, UU 11 Tahun 2020 menghilangkan
kesempatan dan harapan tersebut
negative - Yustinus Prastowo (Staf Khusus Menteri Keuangan) Sudah jadi UU
481