Page 478 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 478
Atas pertimbangan tersebut maka Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah
mengeluarkan Surat Edaran (SE) dan menetapkan tidak ada kenaikan UMP tahun depan. Atas
dasar SE tersebut, para kepala daerah atau gubernur di masing-masing provinsi dihimbau untuk
mengumumkan besaran UMP 2021 yang sama dengan UMP 2020.
KENAIKAN UMP BISA BEBANI PEMULIHAN EKONOMI
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 tampaknya menimbulkan persoalan
tersendiri bagi pemerintah dan dunia usaha di tengah pandemi sekarang ini. Perekonomian yang
belum pulih memberikan tekanan yang tidak kecil sehingga kalau ditambah dengan kenaikan
upah pekerja maka akan menambah beban.
Atas pertimbangan tersebut maka Pemerintah melalui Kementrian Tenaga Kerja telah
mengeluarkan Surat Edaran (SE) dan menetapkan tidak ada kenaikan UMP tahun depan. Atas
dasar SE tersebut, para kepala daerah atau gubernur di masing-masing provinsi dihimbau untuk
mengumumkan besaran UMP 2021 yang sama dengan UMP 2020.
Namun ternyata ada beberapa Pemda yang tetap menaikkan UMP 2021, antara lain Jawa
Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan. Di Jawa hanya Jawa
Barat dan Banten yang tidak menaikkan UMP tahun depan.
Pemprov Jatim, misalnya, menetapkan kenaikan UMP sebesar 5,65 persen. Gubernur Jatim
Khofifah Indar Parawansa mengatakan keputusan untuk menaikkan UMP provinsi Jatim itu sudah
disepakati dalam rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu. "Dewan
Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar
Rp100.000, atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya," kata Khofifah, Minggu
(1/11).
Pemprov Jawa Tengah juga menaikkan UMP di wilayahnya. "Kami sudah menggelar rapat
dengan berbagai pihak dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng
tahun 2021 sebesar Rp 1.798.979,12," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di rumah dinasnya,
Jumat (30/10).
Sebetulnya tidak ada yang keliru dalam kebijakan yang diambil pemerintah pusat maupun
provinsi tersebut. SE Kmenaker yang menetapkan tidak ada kenaikan UMP tentu didasarkan pada
pertimbangan yang matang dengan memperhatikan kondisi perekonomian yang masih
terkontraksi. Bila dunia usaha dibebani dengan tambahan UMP maka pemulihan ekonomi yang
diharapkan terjadi tahun depan akan berjalan lebih lambat.
Padahal pemerintah berharap tahun depan perekonomian sudah bisa bergerak positif, bahkan
diharapkan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Hal tersebut bisa dicapai bila kinerja
dunia usaha membaik agar perekonomian berputar. Kemacetan ekonomi justru akan berdampak
negatif secara luas karena penyerapan tenaga kerja berkurang, penerimaan negara dari pajak
juga akan semakin sulit.
Namun Pemda yang memutuskan kenaikan UMP 2021 juga memiliki pertimbangan tersendiri
sesuai kondisi di wilayah mereka. Mereka melihat kelesuan daya beli masyarakat karena UMP
dinilai terlalu rendah. Kenaikan UMP bisa menjadi stimulan dalam mendongkrak daya beli
masyarakat.
Pihak yang paling keberatan denan kenaikan UMP tersebut, tentu saja, dunia usaha. Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyesalkan kebijakan para
kepala daerah yang tetap menaikkan UMP 2021 karena dinilai bakal mempersulit dunia usaha
477
