Page 477 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 477

Judul                Kenaikan UMP Bisa Bebani Pemulihan Ekonomi
                Nama Media           sinarharapan.co
                Newstrend            Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL          https://www.sinarharapan.co/opinidaneditorial/read/26072/kenaikan_um
                                     p_bisa_bebani_pemulihan_ekonomi
                Jurnalis             redaksi
                Tanggal              2020-11-03 08:54:00
                Ukuran               0
                Warna                Warna
                AD Value             Rp 7.500.000
                News Value           Rp 22.500.000
                Kategori             Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan              Korporasi
                Sentimen             Positif



              Narasumber

              neutral - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jatim) Dewan Pengupahan melaporkan kepada
              saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp100.000, atau setara dengan
              5,65 persen dari UMP yang sebelumnya

              neutral - Ganjar Pranowo (Gubernur Jateng) Kami sudah menggelar rapat dengan berbagai pihak
              dan sudah mendengarkan masukan. Sudah kami tetapkan UMP Jateng tahun 2021 sebesar Rp
              1.798.979,12
              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Dengan penetapan
              upah yang tidak sesuai dengan Surat Edaran, dapat dipastikan akan semakin mempersulit dunia
              usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam kondisi
              krisis
              negative - Hariyadi Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Tentu ini memang
              menjadi otoritasnya kepala daerah, hanya kami menyesalkan lah. Artinya keputusan ini tidak
              memperhatikan kondisi secara umum

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Surat Edaran (SE) tersebut diterbitkan untuk memberikan
              panduan  atau  pedoman  bagi  para  gubernur  dalam  mengatasi  kondisi  di  daerahnya  yang
              mengalami dampak pandemi Covid-19 terkait dengan penetapan upah minimum 2021

              negative - Ida Fauziyah (Menaker) Hal tersebut tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan
              dan kajian yang mendalam mengenai dampak Covid-19 terhadap perlindungan upah pekerja dan
              kelangsungan bekerja serta kelangsungan usaha di daerah yang bersangkutan



              Ringkasan

              Penetapan  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  tahun  2021  tampaknya  menimbulkan  persoalan
              tersendiri bagi pemerintah dan dunia usaha di tengah pandemi sekarang ini. Perekonomian yang
              belum pulih memberikan tekanan yang tidak kecil sehingga kalau ditambah dengan kenaikan
              upah pekerja maka akan menambah beban.

                                                           476
   472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482