Page 480 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 480
Judul Catatan UU Cipta Kerja Bagian 1
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/923210/catatan-uu-cipta-kerja-
bagian-1
Jurnalis Mandra Pradipta
Tanggal 2020-11-03 08:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam
perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.
Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR terbilang mengejutkan
publik. Pasalnya, pengesahan UU tersebut dilakukan di tengah pandemi virus Corona.
CATATAN UU CIPTA KERJA BAGIAN 1
Omnibus Law Cipta Kerja kini sudah resmi diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam
perjalanannya, UU Cipta Kerja menimbulkan kontroversi hingga akhirnya diundangkan.
Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah dan DPR terbilang mengejutkan
publik. Pasalnya, pengesahan UU tersebut dilakukan di tengah pandemi virus Corona.
Buntutnya, UU Cipta Kerja ini mendapat penolakan dari sejumlah kalangan, mulai dari akademisi,
organisasi masyarakat, mahasiswa hingga kalangan buruh. Sejumlah aksi massa terjadi sejak
UU tersebut disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober 2020.
Aksi massa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja itu bahkan sempat berakhir ricuh. Ada juga
yang menggugat UU Cipta Kerja melalui Mahkamah Konstitusi (MK).
Kini, UU Cipta Kerja itu telah diteken Presiden Jokowi. UU itu resmi diundangkan dengan nomor
UU 11 Tahun 2020. Berikut perjalanan UU Cipta Kerja mulai dari awal disahkan hingga akhirnya
diteken Jokowi: Disahkan DPR-Pemerintah 5 Oktober 2020 Omnibus law UU Cipta Kerja resmi
disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020. Kesepakatan itu diambil dalam
rapat paripurna yang digelar di gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Turut hadir dalam rapat Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri
LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan
Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly.
479
