Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 483
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial
review ke MK terhadap uji materi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KSPI juga bakal
melakukan mogok kerja buntut diundangkannya UU Cipta Kerja.
UU CIPTA KERJA RESMI DITEKEN JOKOWI, KSPI BAKAL GUGAT KE MK PAGI INI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial
review ke MK terhadap uji materi UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. KSPI juga bakal
melakukan mogok kerja buntut diundangkannya UU Cipta Kerja.
"Menyikapi hal itu, pagi ini KSPI dan KSPSI AGN secara resmi akan mendaftarkan gugatan judicial
review ke MK terhadap uji materiil UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," ujar Presiden
KSPI Said Iqbal dalam keterangannya, Selasa (3/11/2020).
"Kami juga menuntut DPR untuk menerbitkan legislative review terhadap UU No 11 Tahun 2020
dan melakukan kampanye/sosialisasi tentang isi pasal UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang merugikan kaum buruh tanpa melakukan hoaks atau disinformasi," imbuhnya.
Saiq Iqbal menegaskan KSPI menolak dan meminta UU Cipta Kerja yang sudah diteken Presiden
Jokowi itu untuk dibatalkan atau dicabut. KSPI menilai isi UU Cipta Kerja itu merugikan kaum
buruh.
"Setelah kami pelajari, isi undang-undang tersebut, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan,
hampir seluruhnya merugikan kaum buruh," kata Said Iqbal.
KSPI menemukan poin-poin yang merugikan buruh dalam UU Cipta Kerja itu. Salah satu yang
disorot yakni sisipan Pasal 88C ayat (1) dan Pasal 88C ayat (2) yang menyebutkan gubernur
dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu.
"Penggunaan frasa 'dapat' dalam penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sangat
merugikan buruh. Karena penetapan UMK bukan kewajiban, bisa saja gubernur tidak
menetapkan UMK. Hal ini akan mengakibatkan upah murah. Kita ambil contoh di Jawa Barat.
Untuk tahun 2019, UMP Jawa Barat sebesar 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi sebesar 4,2 juta. Jika
hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun," terangnya.
Adapun yang disorot perihal batas waktu kontrak dalam Pasal 59 UU No 13 Tahun 2003. Said
Iqbal menilai aturan itu membuat pengusaha bisa mengontrak berulang-ulang dan terus-
menerus tanpa batas periode menggunakan PKWT atau karyawan. Termasuk sistem
outsourcing, pesangon, hingga PHK juga disorot oleh KSPI.
"Dengan demikian, PKWT (karyawan kontrak) bisa diberlakukan seumur hidup tanpa pernah
diangkat menjadi PKWTT (karyawan tetap). Hal ini berarti, tidak ada job security atau kepastian
bekerja," jelas dia.
"Padahal dalam UU No 13 Tahun 2003, PKWT atau karyawan kontrak batas waktu kontraknya
dibatasi maksimal 5 tahun dan maksimal 3 periode kontrak. Dengan demikian, setelah menjalani
kontrak maksimal 5 tahun, maka karyawan kontrak mempunyai harapan diangkat menjadi
karyawan tetap atau permanen apabila mempunyai kinerja yang baik dan perusahaan tetap
berjalan. Tetapi, UU 11 Tahun 2020 menghilangkan kesempatan dan harapan tersebut," imbuh
Said.
Seperti diketahui, UU Cipta Kerja resmi diundangkan dengan mendapat UU Nomor 11 Tahun
2020.
482
