Page 487 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 487
Judul Sektor farmasi dan telekomunikasi di Jakarta wajib naikkan UMP 2021
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://regional.kontan.co.id/news/sektor-farmasi-dan-telekomunikasi-
di-jakarta-wajib-naikkan-ump-2021
Jurnalis Yudho Winarto
Tanggal 2020-11-03 08:44:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertransgi) DKI Jakarta) Kesehatan kan enggak terdampak, terus jasa keuangan,
telekomunikasi malah dia meningkat. Sedangkan yang terdampak itu otomotif, hotel, bioskop,
mal
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
DKI Jakarta) Perusahaan bisa melampirkan keuangan satu tahun terakhir dan kami juga bisa
lihat begitu dia mengajukan dari mana bisa kami lihat itu nantinya
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
DKI Jakarta) Memang secara detail akan kami susun SOP-nya seperti apa, kriterianya seperti
apa. Ini kan masih jauh, masih dua bulan
negative - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Bagi kegiatan usaha yang terdampak Covid-
19, maka kami menetapkan UMP 2021 tidak mengalami kenaikan atau sama dengan UMP 2020.
Sedangkan kegiatan yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengalami kenaikan UMP 2021 yang
besarannya mengikuti rumus pada PP Nomor 78 Tahun 2015
positive - Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta) Penetapan ini telah sejalan dengan semangat
yang ada dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/11/HK.04/X/2020 untuk
melakukan penyesuaian penetapan nilai UMP 2021 sama dengan UMP 2020 bagi perusahaan
yang terdampak dengan pandemi COVID-19
Ringkasan
Pemprov DKI Jakarta mewajibkan pelaku usaha di bidang jasa keuangan hingga telekomunikasi
yang tidak terkena dampak Covid-19 untuk menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2021
seperti yang telah diputuskan, yakni minimal Rp 4,4 juta.
486
