Page 491 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 491
Wakil Sekretaris Umum Apindo yang juga Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz
menambahkan, jika PP 78/2015 serta aturan turunannya merupakan aturan yang disusun pada
kondisi normal. Maka saat ini kita dalam kondisi tidak normal, yaitu pandemi covid-19.
"Aturan PP 78 yang seyogyanya diharapkan dapat diterapkan menjadi tidak dapat diterapkan.
Hal itu karena situasi dan kondisi yang ada tidak memungkinkan," jelas Adi pada kesempatan
serupa.
Dengan demikian, kondisi UM yang ada sekarang sudah berada di atas median upah. Hal
tersebut menunjukan UM yang ada saat ini sulit dijangkau oleh dunia usaha.
"Kondisi ini sebetulnya membuat dunia usaha kita sebagai bangsa menjadi tidak kompetitif. Kami
sebagai pengusaha sudah berusaha sedapat mungkin bertahan dalam terpaan covid-19 dengan
nilai UM yang demikian tinggi. Hal tersebut harus dipandang sebagai masalah bersama yang
harus diselesaikan, sehingga penetapan UM 2021 sama dengan 2020 merupakan jalan tengah
maupun sulit kami terima" tuturnya.
Maka, kata dia, Apindo mendorong pemerintah pusat dapat membina kepala-kepala daerah yang
melanggar SE dimaksud. Dengan begitu, tercipta kepastian hukum dalam penetapan UM.
490
