Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

berlaku yaitu PP Nomor 78 tahun 2015, Peraturan Menteri (Permen) Kebutuhan Hidup Layak
(KHL) Nomer 16, dan Permen UM 15 tahun 2018 yang isinya UM tahun 2021 besarannya KHL.
Sebagai simulasi contoh KHL DKI yg dihitung menggunakan IHK (Indeks Harga Konsumen) untuk
DKI sebesar 3,8 juta sedangkan UM DKI 2020 saat ini 4,2 juta. Karawang akan menjadi 3,4 juta
dari 4,5 juta saat ini. Hal ini tentu akan menjadi pil yang sangat pahit, bila dinaikkan belum tentu
pengusaha akan mampu," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani dalam konferensi pers
di Jakarta, Senin (2/11).

APINDO DUKUNG PENETAPAN UPAH MINIMUM SAMA SEPERTI 2020

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, penetapan Upah Minimum (UM) pada 2021 yang
nilainya sama dengan 2020 sudah tepat dan sudah sesuai Rekomendasi dari Dewan Pengupahan
Nasional. Hal tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional saat ini yang merupakan
imbas pandemi Covid-19.
"Bagaimana jika kenaikan tersebut dengan kondisi normal? Yang akan berlaku yaitu PP Nomor
78 tahun 2015, Peraturan Menteri (Permen) Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Nomer 16, dan
Permen UM 15 tahun 2018 yang isinya UM tahun 2021 besarannya KHL. Sebagai simulasi contoh
KHL DKI yg dihitung menggunakan IHK (Indeks Harga Konsumen) untuk DKI sebesar 3,8 juta
sedangkan UM DKI 2020 saat ini 4,2 juta. Karawang akan menjadi 3,4 juta dari 4,5 juta saat ini.
Hal ini tentu akan menjadi pil yang sangat pahit, bila dinaikkan belum tentu pengusaha akan
mampu," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin
(2/11).

Sehubungan dengan adanya sejumlah Kepala Daerah yang menetapkan UM 2021 tidak sesuai
Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/11/HK.04/2020 Tentang Penetapan Upah
Minimum Tahun 2021 pada Covid-19, Apindo menilai kondisi saat ini seharusnya seluruh elemen
mengedepankan rasa terhadap krisis terjadi. Dengan begitu, segala tindakan dan keputusan
yang diambil seharusnya diajarkan untuk menangani dan menyelesaikan krisis bukan malah
memperparah kondisi terjadi.

Apindo mengungkapkan kekecewaan terhadap Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta,
DKI Jakarta, dan Sulawesi selatan serta beberapa kepala daerah lain yang menetapkan UM tidak
sesuai SE Menaker tersebut. Penetapan yang tidak sesuai SE Menaker seharusnya mengacu
kepada PP 78/2015, yaitu mendasarkan kepada peninjauan KHL.

"Bukan malah mengambil diskresi tersendiri yang tidak mendasar," ujar Hariyadi.

Berdasarkan data analisis dampak Covid-19 terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS), didapati hampir seluruh sektor mengalami penurunan pendapatan dan
kesulitan terkait pembayaran upah sekitar 53,17 persen Usaha Menengah dan Besar dan 62,21
persen Usaha Mikro dan Kecil menghadapi kendala keuangan terkait pegawai dan operasional.

Penetapan UM yang tidak sesuai SE, kata Hariyadi, dapat dipastikan akan semakin mempersulit
dunia usaha yang pada ujungnya akan menyebabkan gelombang PHK besar-besaran dalam
kondisi krisis. Lebih lanjut, Hariyadi mengungkapkan jika Asosiasi pengusaha pada dasarnya sulit
menerima SE Menaker tersebut, karena dalam kondisi memburuknya situasi ekonomi seperti ini
seharusnya UM diturunkan sehingga kelangsungan bekerja pekerja atau buruh dapat terjaga.
"Dengan berbagai proses dialog dan diskusi kami berusaha dapat memahami keputusan
pemerintah. Sehingga Pemerintah Pusat menetetapkan UM 2021 sama dengan UM 2020," jelas
Hariyadi.

489