Page 470 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020

"Ini semakin meneguhkan keyakinan bahwa Pak Jokowi memang keberpihakannya bukan ke
rakyat tapi ke korporasi dan pemilik modal," kata Jumisih melalui pesan suara saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Selasa (3/10). Meski demikian, Jumisih menyatakan buruh tak akan berhenti
berjuang dan terus melakukan perlawanan. Dia mengatakan kelompok buruh akan terus
menyuarakan tuntutan agar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 itu dibatalkan. "Jadi
kemudian tuntutan kita adalah pembatalan Undang-undang Nomor 11 tahun 2020. Dan tuntutan
kita tetap supaya presiden keluarkan Perppu pembatalan," kata dia.

Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP) Jumisih. (CNN
Indonesia/Yohannie Linggasari) Menurut Jumisih, situasi yang terjadi saat ini termasuk
mendesak. Tak ada jalan lain selain melakukan tuntutan secara langsung dengan berbagai
gerakan unjuk rasa, alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dia sendiri
memastikan buruh yang tergabung dalam aliansi organisasi Gerakan Buruh Bersama Rakyat
(Gebrak) tak akan mengajukan tuntutan ke MK. Sebab kata dia, undang-undang tersebut
inkonstitusional sehingga tidak layak digugat di MK. "Alasan kami sama bahwa undang-undang
ini inkonstitusional karena dalam proses perencanaan, perumusan, pembahasan itu memang
tidak sesuai konstitusi di negara kita, jadi tidak layak digugat ke MK," katanya.

Jokowi telah resmi resmi meneken Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Bahkan Undang-
undang Cipta Kerja itu telah diundangkan dengan penomoran 11 tahun 2020. Salinannya sendiri
telah resmi diunggah oleh pemerintah dalam situs setneg.go.id Dalam situs itu, UU Cipta Kerja
memuat 1.187 halaman. Staf Khusus Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bidang
komunikasi strategis, Yustinus Prastowo juga membagikan salinan Undang-Undang Cipta Kerja
kepada media. Dia pun membenarkan perihal UU yang sudah diteken Jokowi. "Resmi. Sudah
tanda tangan," kata Yustinus melalui pesan singkat kepada CNNIndonesia.com.

(tst/pmg).

469