Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 6

Judul               SUDAH DITEKEN MASIH SALAH

                Nama Media          Fajar
                Newstrend           Omnibus Law

                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            abg

                Tanggal             2020-11-04 06:27:00
                Ukuran              410x128mmk

                Warna               Warna
                AD Value            Rp 139.400.000
                News Value          Rp 1.394.000.000

                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi

                Sentimen            Negatif



              Narasumber

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Juga, Pasal 88C
              ayat  2  yang  menyebutkan  gubernur  dapat  mentapkan  upah  minimum  kabupaten  dan  kota
              dengan syarat tertentu

              negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Ambil contoh di
              Jawa Barat. Di 2019, UMP-nya Rp 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi Rp 4,2 juta. Jika hanya ditetapkan
              UMP,  maka  nilai  upah  minimum  di  Bekasi  akan  turun.  Kata  lainnya,  UU  Ciptaker  ini
              mengembalikan ke rezim upah murah

              negative  -  Said  Iqbal  (Presiden  Konfederasi  Serikat Pekerja  Indonesia  (KSPI))  Tidak  ada  job
              security atau kepastian bekerja. Padahal dalam UU Nomor 13 tahun 2003, PKWT atau karyawan
              kontrak,  batas  waktu  kontraknya  dibatasi  maksimal  lima  tahun  dan  maksimal  tiga  periode
              kontrak. Setelah menjalani kontrak maksimal lima tahun, ada harapan diangkat jadi karyawan
              tetap

              neutral - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI)) Kami menantang
              DPRmelakukan legislative review. Selain jalur konstitusional, kami akan aksi dan mogok kerja

              negative - Abdul Razak (Dosen Hukum Tata Negara Unhas) Mana ada keterbukaan di sini. Sejak
              awal  sudah  disorot  karena  tidak  terbuka.  Belum  lagi  adanya  perubahan  antara  undang-
              undangyang disahkan DPR dengan Presiden. Ini melanggar

              negative - Abdul Razak (Dosen Hukum Tata Negara Unhas) Ini lebih cendereng kesalahan formil.
              Sehingga tidak bisa asal diubah dan atau diterapkan. Ini cacat hukum






                                                            5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11