Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 NOVEMBER 2020
P. 7
negative - Prof Irwansyah (Sosiolog Hukum Unhas) Saya yakin bukan uji formil. Karena belum
ada pengajuan yang diterima. Kalau uji materi mungkin dan itu sudah sering dilakukan, tetapi
hasilnya lamban
neutral - Prof Irwansyah (Sosiolog Hukum Unhas) Ini ujian hatinurani bagi majelis hakim di MK.
Apakah berpihak ke rakyat atau kebijakan mengedepankan kepentingan investor? Dilihat saja
nanti
Ringkasan
Omnibus Law Cipta Kerja resmi menjadi lembaran negara. Undang-Undang itu bernomor 11.
Meski sudah diteken Presiden Joko Widodo, tetapi sejumlah masalah masih saja mencuat. Ada
beberapa pasal dianggap janggal.
Di situs Mahkamah Konstitusi, pendaftar gugatan terhadap UU Ciptaker ini terus bertambah. Uji
materiil diajukan perwakilan buruh. Gugatannya terdaftar atas namaSaid Iqbal dan Ramidi.
Sebelumnya, ada tiga gugatan di tahap pemeriksaan.
SUDAH DITEKEN MASIH SALAH
Omnibus Law Cipta Kerja resmi menjadi lembaran negara. Undang-Undang itu bernomor 11.
Meski sudah diteken Presiden Joko Widodo, tetapi sejumlah masalah masih saja mencuat. Ada
beberapa pasal dianggap janggal.
Di situs Mahkamah Konstitusi, pendaftar gugatan terhadap UU Ciptaker ini terus bertambah. Uji
materiil diajukan perwakilan buruh. Gugatannya terdaftar atas nama Said Iqbal dan Ramidi.
Sebelumnya, ada tiga gugatan di tahap pemeriksaan.
Sudah Diteken Masih Salah
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, kelompok buruh
Indonesia secara tegas menolak dan meminta undang-undang tersebut dibatalkan atau dicabut.
Banyak pasal yang merugikan kaum buruh.
Di mana, kata dia, kembali berlakunya sistem upah murah. Hal itu terlihat dengan adanya
sisipanPasal88Cayat 1 yang menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.
"Juga, Pasal 88C ayat 2 yang menyebutkan gubernur dapat menetapkan upah minimum
kabupaten dan kota dengan syarat tertentu," ungkapnya.
Penggunaan frasa "dapat" ini, kata dia, jelas sangat merugikan buruh. Artinya penetapan UMK
bukan lagi sebuah kewajiban. Sehingga gubernur bisa saja tidak menetapkan UMK. Imbasnya,
upah menjadi murah.
"Ambil contoh di Jawa Barat. Di 2019, UMP-nya Rp 1,8 juta. Sedang UMK Bekasi Rp 4,2 juta.
Jika hanya ditetapkan UMP, maka nilai upah minimum di Bekasi akan turun. Kata lainnya, UU
Ciptaker ini mengembalikan ke rezim upah murah," bebernya.
6
