Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 121

Surabaya,  (afederasi.com)  -  Anggota  Komisi  E  DPRD  Jawa  Timur,  dr  Benyamin  Kristianto
              menyatakan  bahwasanya  perusahaan  yang  masih  bertahan  dan  berkembang  dalam  segi
              pendapatan, harus memberikan THR kepada para buruh. Hal ini ia sampaikan usai menggelar
              hearing bersama dengan perwakilan buruh FSPMI, BPJS dan Dinas Ketenagakerjaan di Komisi E
              DPRD Jatim, Senin (26/4/2021).

              "Dalam  pembahasan,  yang  pertama  soal  beberapa  perusahaan  yang  harus  melibatkan  para
              karyawan dalam BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan sesuai dengan aturan dari pemerintah.
              Kedua,  dalam  hearing  itu  perusahaan  juga  harus  memberikan  THR  bagi  karyawan,"  ungkap
              Benyamin saat diwawancarai di ruangannya.

              Benyamin mengungkapkan, perwakilan buruh menanyakan bagiamana jika perusahaan sudah
              berdiri bertahun-tahun namun belum juga melibatkan karyawannya dalam BPJS. Ia menyatakan,
              DPRD Jatim meminta kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk menyodorkan data-data perusahaan
              di Jatim.

              "Karena dalam hal ini kita mesti obyektif. Kita juga tidak bisa terus menekan perusahaan. Karena
              itu, kami mendorong juga Dinas Ketenagakerjaan supaya bisa memilah mana perusahaan yang
              notabene survive dan bahkan maju di tengah pandemi ini," ujarnya.

              Menurutnya, apabila perusahaan tersebut termasuk besar dan mampu bertahan, maka harus
              dilibatkan  dalam  dua  hal  utama  tadi,  yakni  BPJS  Ketenagakerjaan dan Kesehatan  serta THR
              untuk lebaran tahun 2021.

              "Tahun 2016 kemarin, kita pernah membuat suatu Perda Unit Reaksi Cepat (URC) karena kita
              tahu kawasan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Keternagakerjaan Provinsi Jatim," kata
              Benyamin.

              Kendati  demikian,  dirinya  berharap  Dinas  Ketenagakerjaan  bersama  dengan  Gubernur  Jatim
              untuk membuat URC sesuai dengan aturan Perda Nomor 8 tahun 2016. Dalam URC sendiri,
              lanjutnya, terdiri dari dari Dinas Ketenagakerjaan, para serikat kerja dan wakil rakyat.

              "Sebentar lagi kan Mayday, semoga URC ini bisa lebih obyektif karena mewakilkan lebih dari satu
              komponen. Dengan begitu, kebijakan yang ditetapkan dan keputusan yang diambil bisa lebih
              sempurna," pungkas Benjamin. (dwd).
































                                                           120
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126