Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 123
MASYARAKAT MASIH MENABUNG THR, PEMERINTAH HARUS GENJOT BELANJA
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Aviliani mengatakan bahwa
Tunjangan Hari Raya ( THR ) saja tak cukup mendorong konsumsi di triwulan II 2021. Sebab,
masyarakat cenderung masih cenderung menyimpan dana dibanding membelanjakannya di
masa pandemi Virus Corona.
"Kalau kita lihat, data menunjukkan bahwa orang kelas menengah bawah dengan tabungan 100
juta ke bawah itu masih menyimpan di bank. Mereka masih jaga-jaga," ujar Aviliani dalam diskusi
daring, Jakarta, Senin (26/4).
Dia menjelaskan, meskipun THR dibayar penuh tahun ini belum tentu konsumsi akan langsung
terangkat. "Kebutuhan sekunder lebih dikurangi, karena lebih mengutamakan kebutuhan
primer," ujarnya.
Bagaimanapun, untuk mendorong belanja masyarakat, ia mendukung keputusan pemerintah
yang tetap mengizinkan tempat wisata dan pusat-pusat perbelanjaan, meskipun mudik dilarang.
Yang penting, protokol Kesehatan harus tetap dijalankan.
Dengan demikian di Triwulan II-2020, faktor yang diharapkan menjadi penggerak konsumsi
adalah belanja pemerintah. Belanja tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur yang
semakin masif serta berbagai bantuan sosial.
"Pemerintah harus lebih gencar belanja lebih cepat dari pembangunan infrastruktur karena itu
paling banyak menyerap tenaga kerja, juga pembayaran bantuan langsung tunai (BLT)," ujarnya.
Simak Databoks berikut: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengatakan bahwa Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya (Posko) THR 2021 sudah
ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Pembentukan Posko ini untuk mengantisipasi timbulnya
keluhan dalam pembayaran THR Keagamaan 2021.
"Saya minta kepada Gubernur untuk membentuk Posko THR dan melaporkan ke Kemenaker.
Alhamdulillah, sampai saat ini 34 provinsi telah membentuk Posko THR," tuturnya.
Mengenai pengawasannya, setelah Kementerian Ketenagakerjaan menerima pengaduan dari
Posko THR, datanya akan dikroscek dengan dinas di provinsi. Selanjutnya, memerintahkan
pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR 2021.
Pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha maupun pekerja untuk berdialog terkait
pelaksanaan pembayaran THR sesuai peraturan perundang-undangan, dan menyesuaikan
dengan kondisi perusahaan. Perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR H-7, maka
diberikan relaksasi sampai H-1.
Jika THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan, Ia mengimbau Gubernur, Wali Kota
hingga Bupati untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bersangkutan. "Ada denda
jika tidak bisa membayar sesuai ketentuan waktu, sebesar 5% dari akumulasi nilai THR-nya
sendiri," kata Ida.
122
