Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 133
PEKERJA OUTSOURCING DAN KARYAWAN KONTRAK BERHAK TERIMA THR,
BAGAIMANA HITUNGAN THR KARYAWAN KONTRAK?
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos ) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan pekerja
dengan status outsourcing (alih daya), karyawan kontrak, ataupun pekerja tetap (PKWT dan
PKWTT) berhak menerima Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.
Pembayaran THR Keagamaan ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau
Buruh di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR Keagamaan
secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.
"THR Keagamaan wajib diberikan dalam bentuk uang rupiah dan paling lambat 7 hari sebelum
hari raya keagamaan," kata Dirjen Putri dalam siaran pers, Minggu 26 April 2021.
Putri menjelaskan, terdapat tiga jenis karyawan atau buruh yang berhak memperoleh THR
Keagamaan.
Pertama, pekerja atau buruh berdasarkan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) atau PKWTT
(Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
lebih.
Kedua, pekerja atau buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.
Kemudian ketiga, pekerja atau buruh yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja
berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan THR.
"THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
kerja. Pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan atau
lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka berhak
mendapatkan THR juga," tegas Putri.
Bagaimana dengan hitungannya? Berdasarkan peraturan THR Keagamaan, ketentuan besar THR
yang diterima adalah 1 bulan upah untuk pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12
bulan secara terus menerus atau lebih.
Adapun bagi pekerja buruh yang masa kerjanya 1 bulan secara terus menerus sampai dengan
kurang dari 12 bulan, berhak mendapat THR yang dihitung secara proporsional sesuai masa
kerjanya.
Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
wages), atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.
"Dari perhitungan upah tersebut, tidak menutup kemungkinan perusahaan juga dapat
memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-undangan, di mana hal
tersebut terlebih dahulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini memang telah dilakukan oleh
perusahaan," tambah Putri.
Sementara pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung melalui dua ketentuan.
132
