Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 129
"Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Menaker
Ida Fauziyah dalam keterangan persnya, Senin 26 April 2021.
Menaker Ida menegaskan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada
pengusaha, untuk memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada
pekerja/buruh secara penuh.
Politisi PKB itu menegaskan bahwa Pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun
2021, karena ini merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian
Indonesia. Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan
dilibatkannya Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam
Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ungkapnya.
Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja. "Sedangkan bagi
pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas
usaha, " tegasnya.
128
