Page 131 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 131
Setelah itu, jelas Ida, pengawas ketenagakerjaan akan mendorong pengusaha dan pekerja
melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran THR keagamaan sesuai peraturan perundang-
undangan dan menyesuaikan dengan kondisi perusahaan.
Dia juga mengingatkan pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus dibuat
kesepakatan bipartit atau antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayaran.
Dispensasi bagi perusahaan yang terbukti keuangannya terdampak pandemi dan terkendala
membayarkan THR, adalah sehari sebelum Idul Fitri.
“Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar
THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan
pelaksanaan pembayaran THR berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada
gubernur, bupati, wali kota setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya,” kata Ida.
Dia mengingatkan terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan
sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar.
Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administrasi sesuai ketentuan pemerintah.
Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi serta pembekuan kegiatan usaha.
Kemnaker juga sudah membentuk Posko THR 2021 di pusat dan di 34 provinsi seluruh Indonesia
untuk mengatasi keluhan terkait penyaluran tunjangan tersebut.(antt/udi)
130
