Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya pekerja dan buruh.

"Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin
cepat," kata Ida saat menjadi narasumber di FMB 9, Senin (26/4/2021).

Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebab di awal tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha,
untuk memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh.
Ditegaskan Ida, Pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini
merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.

Keseriusan ini, dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya
Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan
Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.

"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujar Menaker.

Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.

Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga
pembatasan aktivitas usaha.

"Ada denda sesuai ketentuan waktu, denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar,"
lanjutnya.

Dengan kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik
dibandingkan periode sebelumnya, Menaker Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah
membaik dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.

Pemerintah pun telah memberikan banyak insentif kepada pengusaha, sehingga pengusaha
dapat berkontribusi lebih besar dalam memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan
THR kepada pekerja.

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan,
pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak pandemi Covid-
19.

Yakni penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang pengusaha tersebut
melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan keuangannya.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut
harus dibuat secara tertulis dan harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota
paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

"(Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran
dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.

135