Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 141

Judul               Menaker: Dialog Bipartit Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar
                                    THR
                Nama Media          investor.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://investor.id/business/menaker-dialog-bipartit-tak-hilangkan-
                                    kewajiban-perusahaan-bayar-thr
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-26 20:52:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Bila tidak mampu membayar THR paling lama
              H-7,  kami  meminta  untuk  dilakukan  dialog  secara  kekeluargaan  dengan  itikad  baik,  dan
              membuat  kesepakatan  secara  tertulis  tentang  batas  waktu  pembayaran  THR  tersebut.  Kami
              memberikan kelonggaran hingga H-1. Tapi ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR
              sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan perundang-undangan

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Karena pemerintah sudah memberikan banyak
              sekali insentif, harapannya ada kepatuhan dari pengusaha untuk membayarkan THR, sehingga
              ada peningkatan konsumsi masyarakat



              Ringkasan

              Dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  nomor  M/6/HK.04/IV/2021,  pemerintah
              sudah menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) harus dibayar penuh atau tidak kecil, dan
              dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)
              Ida Fauziyah menyampaikan, bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan
              tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, wajib dilakukan dialog bipartit
              antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  untuk  mencapai  kesepakatan.  Namun  kesepakatan
              tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk membayar THR.


              MENAKER: DIALOG BIPARTIT TAK HILANGKAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN BAYAR
              THR

              JAKARTA,  -  Dalam  Surat  Edaran  (SE)  Menteri  Ketenagakerjaan  nomor  M/6/HK.04/IV/2021,
              pemerintah sudah menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) harus dibayar penuh atau tidak
              kecil, dan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.




                                                           140
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146