Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Menurut dia, THR keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, Adapun, dengan pembayaran THR ini, diharapkan dapat
meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga konsumsi meningkat dan bisa mendorong
pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Lebih lanjut, Ida juga mengatakan bahwa pihaknya sudah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dengan surat edaran tersebut pengusaha
diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7
Lebaran.

Ida juga menjelaskan, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, dan tidak mampu membayar
THR sesuai waktu yang ditentukan, maka perusahaan perlu melakukan dialog secara
kekeluargaan dengan itikad baik dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu
pembayaran THR tersebut.

"Kami memberikan kelonggaran H-1 [hari raya keagamaan], ini tidak menghilangkan kewajiban
membayarkan THR sesuai dengan besaran yang ditentukan di perundang-undangan," jelas Ida.

Dia juga mengatakan ketidakmampuan perusahaan membayar THR tepat waktu harus
dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan dan dilaporkan pada
Dinas Ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari sebelum hari raya.

Menurut Ida, kepada para pengusaha yang terlambat membayar THR dan melewati tenggat H-
1 Lebaran, akan ada sanksi 5% dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.
Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga
pembatasan aktivitas usaha.

Untuk memberikan kepastian dan mengatasi keluhan dan konsultasi, Menaker juga sudah
meminta Gubernur dan bupati/walikota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya,
memperhatikan rekomendasi dari pemeriksaan pengawas serta membentuk Posko THR. Posko
THR ini melibatkan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung
dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.

143