Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 142
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyampaikan, bagi perusahaan yang masih
terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan,
wajib dilakukan dialog bipartit antara pengusaha dengan pekerja/buruh untuk mencapai
kesepakatan. Namun kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk
membayar THR.
Ida menambahkan, ketidakmampuan membayar THR tepat waktu juga harus dibuktikan dengan
laporan keuangan internal perusahaan secara transparan, dan dilaporkan kepada Dinas Tenaga
Kerja (Disnaker) setempat paling lambat H-7 Lebaran.
"Bila tidak mampu membayar THR paling lama H-7, kami meminta untuk dilakukan dialog secara
kekeluargaan dengan itikad baik, dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu
pembayaran THR tersebut. Kami memberikan kelonggaran hingga H-1. Tapi ini tidak
menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai dengan besaran yang ditentukan di peraturan
perundang-undangan," kata ida Fauziyah dalam webinar "THR Dorong Konsumsi", Senin
(26/4/2021).
Ida menyampaikan, saat ini juga telah dibuka Pos Komando Pelaksanaan THR Keagamaan Tahun
2021 (Posko THR) di 34 provinsi. Posko ini didirikan untuk memberikan pelayanan konsultasi
pembayaran THR keagamaan, memantau pelayanan pengaduan pembayaran THR keagamaan,
memantau pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan, dan melakukan
koordinasi terkait hasil pelaksanaan penegakan hukum pembayaran THR keagamaan dengan
instansi terkait.
"Karena pemerintah sudah memberikan banyak sekali insentif, harapannya ada kepatuhan dari
pengusaha untuk membayarkan THR, sehingga ada peningkatan konsumsi masyarakat," kata
Ida.
Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id).
141
