Page 139 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 139

Judul               Menteri Ida Fauziyah: Posko THR Sudah Ada di 34 Provinsi
                Nama Media          radarbangsa.com
                Newstrend           Posko THR 2021
                Halaman/URL         https://www.radarbangsa.com/news/31594/menteri-ida-fauziyah-
                                    posko-thr-sudah-ada-di-34-provinsi
                Jurnalis            M. Isa
                Tanggal             2021-04-26 20:57:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000

                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko
              THR-nya



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan bahwa Posko Tunjangan Hari
              Raya  (THR)  Keagamaan  2021  sudah  ada  di  34  Provinsi  di  seluruh  Indonesia.  Menaker  Ida
              mengatakan,  Posko  THR  2021  tidak  hanya  dibentuk  di  pusat,  tetapi  juga  di  Provinsi  dan
              Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi lebih
              efektif.



              MENTERI IDA FAUZIYAH: POSKO THR SUDAH ADA DI 34 PROVINSI

              RADARBANGSA.COM - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menyatakan bahwa
              Posko  Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  Keagamaan  2021  sudah  ada  di  34  Provinsi  di  seluruh
              Indonesia.

              "Sudah semua, 34 provinsi sudah ada Posko THR-nya,” kata Menaker Ida dalam keterangan
              persnya, Senin 26 April 2021.

              Menaker Ida mengatakan, Posko THR 2021 tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di Provinsi
              dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan koordinasi menjadi
              lebih efektif.

              Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi
              perusahaan  yang  masih  terdampak  COVID-19  dan  berakibat  tidak  mampu  memberikan  THR
              Keagamaan Tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.




                                                           138
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144