Page 19 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 19
Apabila perusahaan masih terdampak Covid-19 dan tidak mampu membayar THR H-7, Kemnaker
meminta perusahaan tersebut untuk melakukan dialog secara kekeluargaan dengan iktikad baik
dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang batas waktu pembayaran THR tersebut.
"Kami memberikan kelonggaran sampai H-1. Ketidakmampuan membayar THR tepat waktu
harus dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan dan
dilaporkan pada Dinas Ketenagakerjaan setempat, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan," ucap Ida.
Selain itu, pengusaha yang tidak membayar THR sesuai ketentuan waktu sesuai peraturan UU,
maka pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksinya,
dan pembekuan usaha.
Ida menuturkan, peraturan ini berbeda dari tahun lalu, karena selama pandemi pemerintah telah
memberikan banyak insentif bagi perusahaan.
Pemerintah pun berharap ada kepatuhan dari pengusaha untuk membayarkan THR, sehingga
ada pertumbuhan ekonomi, peningkatan konsumsi masyarakat, terutama yang berasal dari
golongan pekerja. (Aini Tartinia).
18
