Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 24
Judul Kemenaker Buka Posko Aduan THR di 34 Provinsi
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg6
Jurnalis bari
Tanggal 2021-04-27 06:56:00
Ukuran 72x127mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.032.000
News Value Rp 12.096.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya meminta kepada para gubernur untuk
membentuk posko THR dan melaporkan ketenagakerjaan. Sampai hari ini 34 provinsi di
Indonesia sudah membentuk posko THR
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka posko pengaduan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) di 34 provinsi Indonesia. "Saya meminta kepada para gubernur
untuk membentuk posko THR dan melaporkan ketenagakerjaan. Sampai hari ini 34 provinsi di
Indonesia sudah membentuk posko THR," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (26/4). Menaker menyebutkan pembentukan posko THR
sebagai bentuk pemberian kepastian hukum dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi
terkait pembayaran THR yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
KEMENAKER BUKA POSKO ADUAN THR DI 34 PROVINSI
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membuka posko pengaduan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) di 34 provinsi Indonesia. "Saya meminta kepada para gubernur
untuk membentuk posko THR dan melaporkan ketenagakerjaan. Sampai hari ini 34 provinsi di
Indonesia sudah membentuk posko THR," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
dalam diskusi daring di Jakarta, Senin (26/4).
Menaker menyebutkan pembentukan posko THR sebagai bentuk pemberian kepastian hukum
dan mengatasi jika ada keluhan ataupun konsultasi terkait pembayaran THR yang tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Pengaduan pembayaran THR bisa dilakukan dengan mengunjungi langsung posko THR di dinas
ketenagakerjaan pada masing-masing daerah, melalui daring, maupun call center 1500630.
Setelah mendapat laporan, lanjut Menaker, pengawas ketenagakerjaan akan melakukan
pengawasan THR berupa nota pemeriksaan hingga memberikan rekomendasi kepada gubernur
23
