Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

Judul 2 Perusahaan Ajukan Keringanan THR
Nama Media Harian Jogja
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg8
Jurnalis hyu
Tanggal 2021-04-27 06:39:00
Ukuran 139x52mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 2.849.500

News Value Rp 8.548.500
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Sebanyak dua perusahaan di Kulonprogo mengajukan keringanan pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) Idulfitri 2021. Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kulonprogo, dua perusahaan tersebut bergerak di bidang kesehatan dan industri
pembuatan briket arang. Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Nur Wahyudi mengatakan kedua
perusahaan tersebut mengajukan keringanan pembayaran THR karena terdampak pandemi
Covid-19. "Dua perusahaan tersebut secara resmi mengisi formulir terkait dengan
ketidakmampuan membayar THR secara penuh sesuai dengan peraturan pemerintah yakni satu
kali upah," kata Nur Wahyudi, Senin (26/4).

2 PERUSAHAAN AJUKAN KERINGANAN THR

Sebanyak dua perusahaan di Kulonprogo mengajukan keringanan pembayaran Tunjangan Hari
Raya (THR) Idulfitri 2021. Berdasarkan catatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kulonprogo, dua perusahaan tersebut bergerak di bidang kesehatan dan industri
pembuatan briket arang.

Kepala Disnakertrans Kulonprogo, Nur Wahyudi mengatakan kedua perusahaan tersebut
mengajukan keringanan pembayaran THR karena terdampak pandemi Covid-19. "Dua
perusahaan tersebut secara resmi mengisi formulir terkait dengan ketidakmampuan membayar
THR secara penuh sesuai dengan peraturan pemerintah yakni satu kali upah," kata Nur Wahyudi,
Senin (26/4).
Saat ini, Disnakertrans menawarkan upaya dialog antara manajemen perusahaan dengan
karyawannya. "Nanti apakah dibayarkan 50 persen atau 75 persen, itu yang masih terus kami
awasi," kata Nur Wahyudi.

Pembayaran THR wajib dilakukan oleh perusahaan paling lambat seminggu sebelum Lebaran.
Lebih dari periode tersebut, perusahaan dinyatakan tidak memberikan THR dan bakal ditindak
Badan Pengawas Perusahaan. <hvu>

27