Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

PENGUSAHA SUDAH BANYAK DAPAT GUYURAN INSENTIF, MENAKER IDA
FAUZIYAH MINTA PERUSAHAAN PATUH BAYARKAN THR
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah berharap para pengusaha patuh
membayar tunjangan hari raya (THR) keagamaan kepada para pekerja tahun ini secara penuh
dan tepat waktu. Mengingat saat ini sudah masuk H-11 dari batas waktu yang ditetapkan
pemerintah dalam pembayaran THR yakni H-7 sebelum Hari Raya Keagamaan Idulfitri 2021.

Lebih lanjut, kata dia, harapan ini didasari oleh langkah pemerintah telah menggelontorkan
banyak insentif untuk pengusaha selama pandemi COVID-19.

"Karena pemerintah sudah memberikan banyak insentif, harapannya adalah ada kepatuhan dari
pada pengusaha untuk membayar THR ini," katanya dalam diskusi virtual, Senin, 26 April.

Menurut Ida, pembayaran THR secara penuh akan berdampak positif terhadap perekonomian,
karena hal tersebut akan mendorong daya beli masyarakat, khususnya pekerja atau buruh.
Sebab, peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang
semakin cepat.

"Berdasarkan hal tersebut maka pada tahun ini pemerintah berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebab di awal
tahun 2021, pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk
memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh," ucapnya.

Pemerintah, kata Ida, sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021. Karena ini merupakan
salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia. Keseriusan ini,
dapat terlihat dengan digalakkannya pembentukan Posko THR, dan dilibatkannya Serikat Pekerja
(SP) atau Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
sebagai tim pemantau Posko THR.

"Dilibatkannya SP atau SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujarnya.

Ida mengatakan pemerintah memberikan kelonggaran batas waktu pembayaran THR kepada
pengusaha yang masih terdampak pandemi COVID-19 dengan maksimal H-1 sebelum Idulfitri
sudah dibayarkan. Kata Ida, pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1
Lebaran, akan ada sanksi 5 persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.

"Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR, sanksinya mulai dari teguran hingga
pembatasan aktivitas usaha," ucapnya.

Dengan kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik
dibandingkan periode sebelumnya, Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah membaik
dan mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.

Ida Fauziyah mengatakan pemerintah pun telah memberikan banyak insentif kepada pengusaha.
Menurutnya, pengusaha dapat berkontribusi lebih besar dalam memulihkan pergerakan ekonomi
dengan membayarkan THR kepada pekerja.

30