Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021

dilaporkan kepada Disnaker setempat paling lambat, H-7 hari raya keagamaan. "Tapi harus
diingat bahwa pembayaran THR bagi perusahaan tidak mampu adalah maksimal H-1 hari raya
keagamaan.

Tidak akan dicicil seperti tahun lalu,"pungkas Ida.

Bagaimana jika ada perusahaan yang tidak beriktikad membayar THR? Mantan Ketua PP Fatayat
NU itu meminta hal tersebut disampaikan ke Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
2021. Diungkapkan bahwa posko sudah ada di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Posko THR 2021
tidak hanya dibentuk cli pusat, tetapi juga di Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

"Saya meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk mengambil langkah-langkah bagi
perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR
Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,"
tegasnya di Jakarta, Senin (26/4/2021).

Langkah yang dimaksud yakni memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan
dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara
kekeluargaan. Adapun kesepakatan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan Tahun 2021 pekerja/buruh yang
bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker setempat paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Selain itu Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan
hukum sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan
pengawas ketenagakerjaan.

Sebelumnya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartato meyakini
pencairan THR bagi PNS maupun karyawan swasta dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
Disebutkan, dengan jumlah total yang ditaksir mencapai Rp 15 0 triliun, THR diyakini dapat
mengungkit pertumbuhan ekonomi hingga 1%. "Hal ini diharapkan mendukung pencapaian
target pertumbuhan ekonomi di kuartal 11/2021 mencapai 7% (yoy)" kata Airlangga dalam video
conference, Jumat (23/4/2021).

Menurut dia, peredaran uang THR tersebut akan mendongkrak konsumsi masyarakat secara
signifikan pada bulan April ini. Hal ini tentunya amat positif bagi perekonomian Indonesia yang
masih dalam tahap pemulihan dari dampak Covid-19.

Sementara itu Ketua Bidang Regulasi Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Myra M Hanartani mengungkapkan apresiasinya atas Surat edaran (SE) perihal pelaksanaan
pemberian THR 2021 kepada pekerja/buruh yang dikeluarkan oleh Kemnaker.

Dengan adanya SE tersebut, Kemnaker memberikan peluang ruang dialog antara pengusaha dan
pekerja apabila ada permasalahan terkait pemberian THR. Hal ini penting karena yang paling
mengetahui tentang kesanggupan membayar lunas THR adalah para pekerja dan pengusaha
terkait. "Karena bagaimanapun yang mengetahui pasti tentang bagaimana apakah bisa
membayar lunas sampai H-7 atau bagaimana kondisi mereka di tempat kerja pasti teman-teman
pekerja dan pengusaha yang terkait," tambah Myra.

34