Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 39
Judul Pemilik Perusahaan Harus Bayarkan THR
Nama Media Fajar
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg12
Jurnalis yuk
Tanggal 2021-04-27 06:27:00
Ukuran 54x160mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 20.250.000
News Value Rp 60.750.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Amiruddin (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maros) Kami
telah mendapatkan Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait pembayaran THR.
Untuk tindak lanjutnya Pemkab masih harus menunggu arahan tertulis melalui Surat Edaran
Gubernur yang bakal dikeluarkan
positive - Amiruddin (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maros) Kita
berharap Surat Edaran Gubernur tersebut segera keluar dalam waktu dekat, sehingga segera
bisa ditindaklanjuti masing-masing perusahaan
negative - Amiruddin (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maros) Jika
masih ada perusahaan yang nakal dan tidak membayarkan THR kepada buruh atau pekerjanya,
maka akan dikenakan sanksi administratif yang tertuang dalam Permenaker Nomor 6 tahun 2016
tentang THR keagamaan
neutral - Andi Patarai Amir (Ketua DPRD Kabupaten Maros) Paling lambat THR sudah dibayarkan
tujuh hari sebelum Lebaran
Ringkasan
Pemilik perusahaan mulai diimbau untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan
bagi para pekerja atau buruh. "Kami telah mendapatkan Surat edaran Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) terkait pembayaran THR. Untuk tindak lanjutnya Pemkab masih harus menunggu
arahan tertulis melalui Surat Edaran Gubernur yang bakal dikeluarkan," jelas Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maros, Amiruddin, Senin, 26 April.
PEMILIK PERUSAHAAN HARUS BAYARKAN THR
Pemilik perusahaan mulai diimbau untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan
bagi para pekerja atau buruh.
"Kami telah mendapatkan sSurat edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) terkait pembayaran
THR. Untuk tindak lanjutnya Pemkab masih harus menunggu arahan tertulis melalui Surat Edaran
38
