Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 APRIL 2021
P. 40
Gubernur yang bakal dikeluarkan," jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Maros, Amiruddin, Senin, 26 April.
Pemberian THR ini, kata Amiruddin, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentangTunj angan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja atau buruh di Perusahaan. Pemberian
THR keagamaan merupakan kewajiban vang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja
atau buruh. Dia juga mengatakan jika pihaknya akan mengirimkan surat kepada pimpinan
perusahaan.
"Kita berharap Surat Edaran Gubernur tersebut segera keluar dalam waktu dekat, sehingga
segera bisa ditindaklanjuti masing-masing perusahaan," sambungnya.
Pemkab juga akan melakukan pengawasan terhadap 254 perusahaan yang ada d Maros. Sejak
beredarnya Surat F.daran Menaker, pihaknya telah membuka posko pengaduan bagi buruh dan
pekerja yang tidak mendapatkan THR dari perusahaan terkait.
"Jika masih ada perusahaan yang nakal dan tidak membayarkan THR kepada buruh atau
pekerjanya, maka akan dikenakan sanksi administratif yang tertuang dalam Permenaker Nomor
6 tahun 2016 tentang THR keagamaan," ungkapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Maros, Andi Patarai Amir mengimbau agar perusahaan bisa mematuhi
aturan pembayaran THR yang merupakan kewajiban.
"Paling lambat THR sudah dibayarkan tujuh hari sebelum Lebaran," bebernya. (rin/yuk)
39
